Pemerintah Harus Pertimbangkan Dampak Sospol Kenaikan BBM

Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Firdaus mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan dampak sosial dan politik (Sospol, disamping faktor ekonomi sebelum mengambil kebijakan menaikkan harga BBM. "Pemeritah harus melakukan kebijakan ini secara arif dan bijaksana serta disertai kajian-kajian yang cukup matang dan memadai agar tidak menimbulkan gejolak sosial dan politik di kalangan masyarakat," ujarnya di Jakarta, Senin. Tanpa adanya pertimbangan yang matang, menurut dia, maka ongkos sosial yang akan ditanggung pemerintah akan lebih besar ketimbang hanya sekadar menaikkan harga BBM dengan alasan ekonomi semata. Selain itu, pemerintah juga harus menjelaskan kepada masyarakat secara transparan dampak negatif dan positif dari rencana kenaikan BBM tersebut. Pemerintah tidak boleh lagi mengambil suatu kebijakan tanpa ada penjelasan yang memadai kepada masyarakat, karena dampak yang akan dihadapai oleh masyarakat sangatlah besar. "Pemerintah seharusnya terbuka kepada masyarakat yang telah memilihnya dalam mengambil setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak,"ujarnya. Pemerintah harus memberikan penjelasan yang memadai kepada masyarakat dalam mengambil setiap keputusan, jangan sampai masyarakat hanya menerima keputusan yang mereka tidak tahu sebelumnya sehingga akan menambah berat beban hidup mereka," ujarnya. Dia mengakui bahwa kenaikan BBM tidak dapat lagi dihindari oleh pemerintah, karena pengaruh pasar minyak dunia yang sudah mencapai 115 dolar AS per barel atau sudah diatas asumsi APBN 2012 sebesar 90 dolar AS per barel. Karenanya, ia kembali menegaskan, selain pertimbangan ekonomi tentu pemerintah juga harus mempertimbangkan dampak ongkos sosial dan politik dari kebijakan yang diambil itu. Dengan kenaikan BBM, sudah barang tentu akan mendorong naiknya tingkat inflasi yang berpengaruh kepada naiknya harga barang kebutuhan pokok di masyarakat. Listrik dan air akan mengikuti kenaikan. "Hal ini akan menambah berat beban masyarakat dalam menjalani kehidupannya," katanya. Selanjutnya dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok tentu akan melemahkan daya beli masyarakat dipasaran nasional, karena tidak bertambahnya penghasilan mereka kecuali kalangan pegawai negeri sipil. Lebih lanjut dia menuturkan bahwa pemerintah juga harus memastikan ketersediaan pasokan BBM sebelum memutuskan kenaikan harga BBM. Pengawasan yang ketat terhadap distribusi BBM harus dilakukan sehingga tidak menimbulkan kelangkaan BBM di masyarakat. Pengawasan ketat pemerintah juga perlu dilakukan terhadap adanya spekulan-spekulan yang hanya mencari keuntungan dibalik kesulitan masyarakat. Terkait rencana konversi BBM ke BBG, ia menambahkan, tentunya pemerintah harus menyiapkan infrastrukturnya. "Jangan sampai ketidaksiapan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur akan menyebabkan semua rencana pemerintah tidak berjalan dengan baik dan optimal," ujarnya. (*)