Jalan Panjang Pembebasan TKI Terancan Kisas

"Tak ada kata-kata yang bisa kami sampaikan selain ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pemerintah Indonesia, karena telah membebaskan saya dan istri saya dari kisas." Kalimat inilah yang disampaikan Hasin Taufik bin Tasid (40) warga Dusun Glugur, Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Pamekasan, kepada sejumlah wartawan yang meliput kedatangannya di pendopo pemkab setempat, Minggu (19/2) sore. Hasan dijemput dari Bandara Juanda dengan mobil berpelat nomor M 1778 E dan tiba di pendopo Pemkab Pamekasan sekitar pukul 15.30 WIB bersama istrinya Sab'atun. Hasin mengenakan kemeja berwarna hijau lumut dengan kopiah putih dan istrinya berbaju dan rok berwarna coklat. Senyum ceria dan tangis air mata bahagia terlihat di wajah mereka, meski keduanya harus pulang tanpa membaya sepersenpun uang dari tempatnya bekerja di Jedah, Arab Saudi. "Alhamdulillah, kami bersyukur bisa kembali dengan selamat," katanya dengan nada penuh haru. Bersama istrinya Sab'atun binti Jaulah (30), Hasin sempat dipenjara di Jedah selama 5 tahun 4 bulan karena tuduhan melakukan pencurian 1 kilogram emas milik majikannya. Berdasarkan putusan pengadilan setempat, Hasin Taufik dan istrinya Sab'atun dinyatakan terbukti bersalah melakukan pencurian harta milik majikannya senilai Rp250 juta, setelah sebelumnya menjalani sidang selama 15 kali. Keduanya lalu dijebloskan ke penjara Briman Sijin Am Blok 4 Jeddah dan setahun kemudian dipindah ke penjara Hokok Al Islahiyah Rowes Amber Tis'ah, di wilayah yang sama. "Putusan pengadilan ketika itu menyebutkan, bahwa saya bersalah dan harus memberikan ganti rugi Rp250 juta, jika saya ingin lolos dari hukuman potong tangan," tutur Hasin Taufik. Putusan pengadilan Arab Saudi yang memvonis dirinya dan istrinya bersalah, membuat batinnya terguncang. Apalagi, Hasin sendiri tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan majikannya. "Saat vonis dibacakan, kami hanya bisa pasrah dan menangis," kenang Hasin dengan linangan linangan air mata. Tukang Cuci Vonis penjaran yang dijatuhkan pengadilan Arab Saudi terhadap Hasin Taufik dan Sab'atun, tidak membuat pasangan suami istri patah semangat. Meski awalnya sempat shock, lama-kelamaan keduanya mampu menerima kenyataan pahit yang mereka hadapi dengan tabah. Selama di penjara Hasin dan istrinya menjadi tukang curi dengan upah 1 Real untuk satu potong baju. "Dari upah mencuci baju di penjara itulah, kami bisa berkomunikasi dengan keluarga, mengabari tentang kondisi kami di sana," tutur Sab'atun menimpali. Upah yang mereka terima ini sangat membantu keduanya untuk sekedar membeli pulsa, meski nilainya tidak seberapa besar. Selama di penjara, Hasin Taufik dan istrinya Sab'atun memang menerima upah dari pemerintah Arab Saudi sebesar Rp150 ribu per bulan. "Katanya itu memang khusus untuk para TKI yang dipenjara dan terkena masalah, memang ada gaji khusus," terang Hasin Taufik. Akan tetapi gaji sebesar Rp150 ribu itu hanya cukup untuk membeli sabun, dan kebutuhan hidup lainnya selama dipenjara. "Tidak hanya saya, istri saja juga menerima gaji sebesar itu," tutur Hasin Taufik. Keluarga Kabar tentang kondisi Hasin Taufik dan istrinya Sab'atun yang dituduh terlibat kasus pencurian di tempat kerjanya di Arab Saudi ini diterima pihak keluarganya pada tahun 2006 lalu. "Ketika itu tiba-tiba saya menerima telepon dari kakak saya ini yang mengabarkan bahwa ia sudah tinggal di tempat tahanan, gara-gara dituduh mencuri harta majikannya," kata Hasbullah, saudara, Hasin Taufik. Saat mendengar kabar yang mengagetkan itu, pihak keluarga tidak tinggal diam. Berbagai upaya dilakukan dilakukan untuk membebaskan Hasin Taufik dan istrinya Sab'atun. Salah satunya dengan meminta bantuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Pamekasan, bahkan pihak keluarga juga sempat datang secara langsung ke PJTKI yang memberangkatkannya yakni PT Hosana Adi Kreasi yang beralamat di Jalan Haji Mukmin Nomor 19, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Hasbullah datang ke PJTKI bersama Kepala Desa Laok Moh Said, bahkan sempat mendatangi kantor Kementerian Luar Negeri bersama pejabat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. "Tapi kedatangan kami ketiga itu, belum membuahkan hasil yang memuaskan, karena jabatan yang disampaikan hanya berupa kata-kata mengupayakan," ucap Hasbullah. Upaya yang dilakukan Hasbullah untuk membebaskan saudaranya Hasin Taufik bersama istrinya Sab'atun tidak berhenti sampai disitu saja. Pada pertengahan tahun 2011, ia bersama komunitas LSM Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan berupaya untuk bertemu langsung dengan Gubernur Jatim Soekarwo dan melaporkan kejadian itu ke DPRD Jatim. Upaya yang dilakukan ke Pemprov Jatim dan DPRD Jatim inilah yang kemudian menemukan titik. Pemprov menegaskan akan mengupayakan pembebasan Hasin Taufik dan istrinya Sab'atun dengan menebus mereka menggunakan dana APBD. Tidak hanya itu saja, Pemprov juga memerintahkan pemkab Pamekasan untuk menyediakan dana melalui APBD untuk menebus Hasin Taufik dan istrinya Sab'atun. Perhatian LSM Upaya pembebasan TKI pasangan suami istri dari jerat hukuman kisas tidak hanya menjadi perhatian pemerintah, akan tetapi juga kalangan LSM Pamekasan dengan menggalang dana di sejumlah titik di dalam kota Pamekasan. Penggalangan dana tidak hanya dilakukan kepada para pengendara kendaraan bermotor, akan tetapi para aktivis yang merupakan gabungan dari kelompok LSM dan mahasiswa ini juga blusukan ke kantor-kantor pemerintah di Pamekasan. Menurut Ketua FKMP Moh Sahur Abadi, aksi penggalangan dana itu dilakukan, sebagai bentuk motivasi kepada pemerintah agar lebih proaktif dalam mengupayakan pembebasan TKI pasangan suami istri Hasin Taufik dan Sab'atun tersebut. Selama tiga hari berturut-turut kelompok ini melakukan aksi penggalangan dana dan hasilnya diserahkan kepada pemkab Pamekasan. "Jadi pembebas Hasin ini sebenarnya melalui jalan panjang yang sangat melelahkan," kata Bupati Pamekasan Kholilurrahman, saat menyambut kedatangan kedua TKI asal Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, di pendopo pemkab setempat, Minggu sore. Bupati Kholilurrahman juga menuturkan, sejak dirinya mendengar kabar ada warga Pamekasan yang terancam hukuman potong tangan, ia selalu berkomunikasi dengan Menteri Tenaga Kerja, Muhaimin Iskandar. "Setiap menghadiri undangan ke Jakarta saya selalu menyempatkan untuk menhadap Menteri Tenaga Kerja dan begitu juga saat Menteri melakukan kunjungan kerja ke Pamekasan, saya selalu menanyakan sejauh mana upaya yang dilakukan pemerintah," kata bupati. (*)