Banyuwangi (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi, Jawa Timur, memastikan 98 persen dari sekitar 900 orang warga binaan pemasyarakatan (WBP) sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.
Kepala Lapas Banyuwangi Kelas IIA Agus Wahono menyebut pihaknya telah menerima daftar nama warga binaannya yang sudah masuk dalam DPT pemilihan kepala daerah dari KPU setempat melalui panitia pemungutan suara atau PPS.
"Daftar nama warga binaan kami yang masuk dalam DPT Pilkada 2024 kami terima dari petugas PPS Penataban," ujar Kepala Lapas Banyuwangi di Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa.
Baca juga: 592 narapidana di Lapas Banyuwangi dapat remisi HUT Ke-79 RI
Menurut Agus Wahono, jumlah narapidana yang terdaftar dalam DPT tidak mencapai 100 persen atau seluruhnya karena adanya tahanan yang baru masuk, sehingga tidak langsung masuk dalam DPT pilkada, karena harus melalui proses sinkronisasi data terlebih dahulu.
Ia menyatakan akan mengupayakan agar mereka para tahanan yang baru masuk nantinya terdaftar dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB.
Oleh karena itu, lanjut Agus, pihaknya terus melakukan upaya koordinasi dengan PPS maupun KPU setempat agar nantinya seluruh warga binaan dapat menyalurkan hak pilihnya.
"Karena itu merupakan salah satu hak mereka warga binaan pemasyarakatan memberikan hak pilihnya," katanya.
Di Lapas Kelas IIA Banyuwangi, kata Agus, ada dua tempat pemungutan suara khusus atau TPS khusus untuk menampung hak suara dari warga binaan.
Jumlah TPS khusus itu memang lebih sedikit dibandingkan pada pemilu Februari 2024 lalu yang mencapai empat TPS khusus.
"Yang dipilih dalam pilkada hanya gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota, sehingga pelaksanaannya bisa lebih cepat dibandingkan dengan pemilu," kata Agus.
Sementara itu, Ketua PPS Penataban, Kabupaten Banyuwangi, Achmad Fikru mengatakan terus mengupayakan sinkronisasi data warga binaan yang belum masuk dalam DPT untuk masuk dalam daftar pemilih tambahan.
"Kami bersama KPU akan saling koordinasi untuk mengupayakan warga binaan yang belum masuk DPT dapat masuk dalam DPTb," ujarnya.
