Malang Raya (ANTARA) - Pemerintah Kota Malang mempersiapkan teknis bantuan pelaksanaan untuk menjamin kelancaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, mulai dari tahapan distribusi logistik hingga keselamatan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang dibahas di dalam rapat koordinasi, di balai kota setempat, Rabu.
Penjabat Wali Kota Malang Iwan Kurniawan di Kota Malang, mengatakan rapat koordinasi pelaksanaan Pilkada 2024 melibatkan pihak terkait, seperti KPU, Bawaslu, TNI, Polri, hingga kelurahan di wilayah setempat.
"Kami membahas ini bersama semua pihak, bicara soal logistik pilkada pasti KPU, lokasi atau daerah itu camat dan lurah, pemerintah bersama TNI-Polri menyangkut tempat rawan sampai pada sisi keamanan," kata Iwan.
Iwan menyatakan bahwa distribusi logistik untuk Pilkada 2024 memang menjadi salah satu hal krusial, sehingga pola pengawasan dan pengamanan pada gudang logistik KPU secara diperhatikan menyeluruh.
Pembahasan juga menyangkut kondisi tempat penyimpanan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, apalagi Pilkada 2024 berbarengan dengan musim hujan.
Kemudian, untuk distribusi disebutnya harus berjalan tanpa gangguan, seperti tidak ada kekurangan surat suara mau kesalahan pengiriman dan diterima tepat waktu oleh setiap KPPS.
"Rapat ini sebagai gambaran, kemudian kami minta satu sampai dua kali lagi dilakukan agar lebih sinkron," ucapnya.
Pada rapat koordinasi itu, Iwan menuturkan pembahasan juga menyangkut persoalan keselamatan dan kesehatan bagi para KPPS yang bertugas pada Pilkada 2024.
"KPPS yang direkrut harus diperhatikan bagaimana kesehatannya, suplemen, sampai BPJS sebab mereka bekerja dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan pilkada. Jadi jangan sampai ada masalah," tuturnya.
Iwan menginstruksikan seluruh jajaran yang ada di puskesmas agar memberikan pelayanan optimal mulai dari pemeriksaan kesehatan bagi calon anggota KPPS hingga memberikan penanganan cepat pada munculnya setiap kejadian kegawatdaruratan.
"Saya menginginkan gratis. Kemudian kalau ada kendala teknis, misal laptop yang dipakai KPPS mengalami gangguan, saya minta camat dan lurah meminjamkan," katanya.
Selain teknis penunjang pelaksanaan Pilkada 2024, Pemkot Malang juga menaruh fokus pada upaya antisipasi terjadinya inflasi di momen pesta demokrasi dengan memperhatikan ketersediaan barang dan keterjangkauan harga di pasar.
Apalagi inflasi di Kota Malang secara year on year hingga bulan Agustus berada di angka 1,88 persen.
"Yang kami antisipasi, misalnya kalau kampanye sembako bisa kurang karena dibeli para calon kemudian dibagi ke masyarakat pra sejahtera, sedangkan masyarakat yang menengah kehabisan sembako, terus di pedagang harganya naik. Ini yang kami cari cara supaya ketika pilkada harga tetap stabil," katanya.
Dia menuturkan pengendalian inflasi menjadi jalan mendukung akselerasi pembangunan daerah menuju ke arah lebih baik.
"Kami rumuskan dulu strateginya seperti apa dengan salah satunya melihat dari pilkada, antisipasi terjadinya inflasi harus ditekankan," ucapnya
