Gubernur Lemhannas: Masyarakat Minta Pancasila Dimasukkan Kurikulum

Surabaya - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Prof Dr Ir Budi Susilo Soepandji DEA menegaskan bahwa masyarakat meminta Pancasila dimasukkan dalam kurikulum pendidikan nasional. "Itu hasil survei BPS pada tahun 2011 tentang pendapat masyarakat mengenai cara yang paling tepat untuk penanaman nilai-nilai Pancasila," katanya dalam studium general di IAIN Sunan Ampel Surabaya, Jumat. Didampingi Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI Prof Dr H Nur Syam MSi dalam studium general bertajuk "Santri dan Pancasila" itu, ia menjelaskan hasil survei itu dilakukan BPS pada 12.500 responden se-Indonesia. "Hasilnya, 30,50 persen masyarakat menghendaki Pancasila dimasukkan kurikulum pendidikan, lalu teladan aparat 18,60 persen, teladan tokoh masyarakat 13,70 persen, penataran 12,60 persen, sosialisasi via media 11,60 persen, ceramah keagamaan 10,20 persen, dan lainnya 2,90 persen," katanya. Menurut dia, hasil survei itu selaras dengan hasil survei tentang pihak yang paling tepat melakukan sosialisasi empat pilar (Pancasila, NKRI, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika) yakni guru, dosen, dan peneliti 43 persen. "Selain itu, tokoh masyarakat (28 persen) dan badan khusus (20 persen), sedangkan yang paling kecil dipercaya masyarakat untuk sosialisasi adalah politisi (9 persen)," katanya. Oleh karena itu, katanya, pemerintah harus memasukkan kembali Pancasila dalam kurikulum pendidikan, sekaligus teladan dari aparat dan tokoh masyarakat, sebab Pancasila masih dipercayai sebagai solusi di era global. Senada dengan itu, Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI Prof Dr H Nur Syam MSi menegaskan bahwa Pancasila merupakan satu-satunya ideologi yang mampu mengatasi kehancuran bangsa Indonesia. "Kalau ada ideologi lain yang dipaksakan untuk menggantikan Pancasila, maka Indonesia akan roboh. Para pendiri bangsa ini dan para ulama sudah melakukan perdebatan melalui konstituante dan forum lain, lalu mereka meyakini Pancasila merupakan keputusan final bagi kemajemukan," katanya. (*)