KPU Bali kenalkan kondisi demokrasi melalui film "Tepatilah Janji"

Badung (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali mengenalkan kondisi demokrasi di Indonesia saat ini melalui film "Tepatilah Janji" yang dicetus KPU RI dan disutradarai Garin Nugroho.

Komisioner KPU Bali I Gede John Darmawan di Kabupaten Badung, Sabtu, mengatakan penayangan film ini bagian dari pendidikan politik menjelang Pilkada Serentak 2024.

Menurut dia film yang dibintangi Cut Mini, Ibnu Jamil, Faradina Mufti, dan Bima Zeno ini dapat memberi gambaran situasi yang terjadi belakangan, sehingga penonton sadar mengenai kondisi demokrasi saat ini.

Beberapa hal yang disorot seperti tindakan bagi-bagi uang saat kampanye, tren politik dinasti, hingga politik mahar.

Selain itu juga disoroti kondisi sebuah keluarga yang hampir pecah karena politik, dan masyarakat yang pada akhirnya menuntut pemimpin di sebuah kabupaten menempati janji kampanyenya.

“Ini sebagai pendidikan politik, banyak orang hanya sekilas melihat proses politik dan demokrasi di Indonesia, sehingga ketika dituangkan dalam bentuk film ini menjadi komunikasi yang berbeda untuk menyadarkan pemilih terhadap kondisi demokrasi kita,” kata John.

Biasanya KPU Bali fokus kepada peningkatan partisipasi politik, namun kali ini kesempatan nonton bareng layar lebar bersama unsur pemerintah, politik, komunitas, pelajar, dan umum ini dijadikan kesempatan untuk membuka mata para pemilih.

Komisioner bidang pemberdayaan masyarakat dan sumber daya manusia itu berharap ada proses perbaikan terhadap demokrasi saat ini.

“Harapannya kita semakin peduli terhadap proses, dinamika politik, dan semua pertimbangan demokrasi kita menjadi perhatian. Intinya kita ingin menjadikan demokrasi lebih baik,” ujarnya.

Bali sendiri dipilih KPU RI sebagai salah satu lokasi nonton bareng "Tepatilah Janji". Sebelum Pemilu 2024 Garin Nugroho terlebih dahulu menyutradarai babak pertama film pendidikan ini dengan judul "Kejarlah Janji".

Kepada media, sutradara ternama itu mengatakan film ini merupakan panduan bagi warga internet (warganet) di tahun-tahun politik.

Ia mengakui satu film berdurasi 90 menit ini tidak mungkin menyelesaikan krisis demokrasi di dunia nyata, namun setidaknya ada pergerakan-pergerakan kecil dibandingkan hanya diam di tengah situasi saat ini.

“Semua memilih internet durasi pendek, viral, vulgar soal dukung mendukung dan disahkan, sehingga ruang publik itu tidak ada panduan, benar atau tidak itu sudah tidak dipedulikan lagi,” kata Garin.(*)