Akademisi Unesa: Pilkada tak langsung berpotensi tekan polarisasi sosial

Pilkada langsung itu melibatkan rakyat secara luas, sehingga potensi polarisasi di tingkat bawah juga besar. Ketika polarisasi mengeras, konflik sosial bisa muncul.

Surabaya (ANTARA) - Dosen Sosiologi Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Dr. Moch. Mubarok Muharam menilai, dari perspektif sosial, pilkada tidak langsung berpotensi menekan polarisasin sosial di tingkat masyarakat akar rumput.

“Pilkada langsung itu melibatkan rakyat secara luas, sehingga potensi polarisasi di tingkat bawah juga besar. Ketika polarisasi mengeras, konflik sosial bisa muncul,” kata Mubarok dalam diskusi Membaca Ulang Desain Demokrasi Lokal, yang digelar komunitas Bengkel Journalist di Surabaya, Sabtu.

Menurut dia, pilkada langsung memang membuka ruang partisipasi publik secara luas, namun juga kerap memicu pembelahan sosial.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pilkada tidak langsung tetap memiliki tantangan, terutama terkait jarak antara rakyat dan pengambil keputusan.

Namun, Mubarok menilai terdapat sisi positif dari mekanisme tersebut, khususnya dalam aspek akuntabilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Kalau kepala daerah dipilih DPRD, secara teori DPRD tidak bisa lepas tangan. Ketika kepala daerah bermasalah, rakyat bisa menuntut DPRD sebagai pihak yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Sementara itu, pakar kebijakan publik Universitas Airlangga (Unair) Prof. Falih Suaedi melihat isu pilkada tidak langsung dari perspektif yang lebih luas, yakni hubungan antara demokrasi dan kapasitas negara.

Menurut dia, demokrasi memerlukan pra syarat sosial dan ekonomi agar dapat berjalan secara optimal.

“Ada studi di Korea Selatan yang menunjukkan bahwa demokrasi baru menjadi stabil setelah pendapatan per kapita mencapai tingkat tertentu. Artinya, demokrasi membutuhkan fondasi ekonomi agar tidak mudah dibajak oleh kepentingan sempit,” kata Falih.

Ia menegaskan bahwa tantangan ke depan bukan semata memilih model pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan memastikan sistem politik yang diterapkan mampu menghasilkan kepemimpinan daerah yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.