KI Jatim dorong penyelenggara pemilu sediakan DIK terkait Pilkada serentak

Surabaya (ANTARA) - Komisi Informasi (KI) Jawa Timur mendorong pihak-pihak penyelenggara pemilu maupun badan publik lain agar mengumumkan dan menyediakan daftar informasi publik (DIP) tentang Pilkada serentak 2024.

"Baik itu informasi berkala, informasi tersedia setiap saat, informasi serta-merta, hingga informasi yang dikecualikan seperti diamanatkan Undang-Undang  14 / 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," kata Ketua Komisi Informasi Jawa Timur Edi Purwanto dalam keterangan di Surabaya, Jumat.

Edi menuturkan penyelenggara pemilu di Jawa Timur maupun badan publik terkait juga harus memastikan setiap proses atau tahapan Pilkada serentak 2024 benar-benar berjalan transparan dan terbuka.

Hal itu sebagai upaya untuk mengantisipasi atau meminimalisir potensi terjadinya gejolak sosial sekaligus agar pelaksanaan Pilkada serentak 2024 berlangsung dengan jujur dan adil.

Menurut Edi, perlu pembentukan desk Pilkada di Pemerintah Provinsi Jatim dan Pemkab/Pemkot se-Jatim dengan melibatkan pentahelix yakni pemerintah, media/pers, akademisi, masyarakat, dan pelaku usaha.

"Juga melibatkan Komisi Informasi pada setiap tingkatan guna menjamin keterbukaan informasi publik," tegasnya.

Sementara bagi masyarakat yang terhambat dalam memperoleh atau mengakses informasi tentang Pilkada dari badan publik, bisa menempuh permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi.

KI Jatim pun mengimbau para stakeholder untuk terus bersama membangun narasi inklusif demi terciptanya masyarakat informatif dan Jawa Timur kondusif.

Ia turut mengingatkan bahwa para calon, partai pendukung dan pihak yang berkepentingan dalam Pilkada untuk memiliki komitmen dalam menjaga kondisi yang kondusif aman, damai, dan harmonis.

Terakhir, Edi mengajak masyarakat untuk terus terlibat aktif dalam memantau pelaksanaan pilkada agar bisa berjalan dengan terbuka.(*)