KPM Daftarkan Uji Materi Perpres BPWS
Kamis, 2 Februari 2012 22:24 WIB
Pamekasan - Kaukus Parlemen Madura (KPM), Kamis, mendaftarkan uji materi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Suramadu kepada Mahkamah Agung.
"Rencana semula pendaftaran uji materi tentang Perpres BPWS itu pada Selasa (24/1). Tapi karena ketika itu ada susunan redaksional yang perlu diubah, maka teman-teman KPM sepakat ditunda tanggal 2 Februari ini," kata Ketua KPM Suli Faris, Kamis malam.
Ia menjelaskan, pokok gugatan yang disampaikan KPM kepada MA tentang Perpres Nomor 27 Tahun 2008 di antaranya bahwa Perpres itu diyakini bertentangan dengan beberapa peraturan perundang undangan yang berlaku.
Diantaranya, Pasal 14 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juga Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
"Dalam Pasal 11 diuraikan dengan tegas bahwa materi muatan Perpres untuk melaksanakan perintah undang-undang dan atau peraturan pemerintah," kata dia.
Dengan kata lain, sambung Suli, Presiden tidak boleh membuat Perpres sepanjang tidak diamanatkan oleh UU atau PP. Dan sejauh ini, tidak ada satupun undang-undang atau PP yang mengamanatkan secara langsung atau tidak langsung kepada Presiden untuk membuat Perpres untuk mengembangkan wilayah Madura.
Disamping itu, Perpres tentang BPWS itu juga dinilai bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Suli menjelaskan, dalam PP tersebut diatur bahwa semua urusan pemerintahan sudah dibagi dengan jelas, antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah.
Sementara, di lain pihak Presiden melalui Perpres Nomor 27 Tahun 2008 itu mengamanatkan kepada BPWS untuk melaksanakan beberapa urusan yang telah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Diantaranya pertanahan, perizinan terpadu, tata ruang, industri dan lain sebagainya.
"Sehingga terjadi pertentangan antara pemerintah daerah di Madura dengan BPWS," katanya.
Disamping itu, juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.
Suli Faris mengatakan, dalam undang-undang itu dijelaskan, apabila suatu daerah mau ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus oleh pemerintah, maka mekanismenya harus berdasarkan permohonan dari pemerintah kabupaten/kota setempat kepada pemerintah/Presiden melalui pemerintah provinsi/gubernur.
"Baru kemudian apabila dari sisi teknis memenuhi syarat maka Presiden bisa menerbitkan PP terkait kawasan ekonomi khusus (KEK) itu," kata Suli Faris menjelaskan.
Di samping itu pula, sambung dia, Perpres Nomor 27 Tahun 2008 tersebut, bertentangan dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang di dalamnya menguraikan wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang.
Antara lain meliputi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan, serta kerja sama antardaerah terkait tata ruang antar kabupaten/kota.
"Perpres juga saya yakini bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam Pasal 33 dijelaskan bahwa kepala daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan di daerahnya," terang Suli Faris.
Oleh karena itu, lanjutnya, atas berbagai persoalan itu, kalangan dewan di Madura sepakat untuk memproses hal itu melalui jalur hukum.
Ada empat tuntutan yang disampaikan KPM dalam uji materi itu, antara lain menyatakan Perpres BPWS junto Perpres Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Perpres 27 bertentangan dengan prinsip negara hukum dan peraturan perundang-undangan.
"Kami meminta MA untuk membatalkan atau mencabut Perpres tersebut," tambahnya. (*)
