Situbondo (ANTARA) - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, bersama partai politik, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Majelis Ulama Indonesia dan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI mendeklarasikan Pilkada damai 2024.
Komitmen dan deklarasi damai pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati yang diinisiasi Polres Situbondo, ini berlangsung di halaman Markas Polres Situbondo, Jawa Timur, Senin.
"Kami berkomitmen mendukung dan membantu jajaran TNI/Polri dalam rangka menjaga keamanan serta menyukseskan gelaran Pilkada 2024 di Situbondo yang aman dan damai," kata Ketua MUI Situbondo Habib Muhammad Abu Bakar Al Muhdar, yang membacakan deklarasi diikuti seluruh perwakilan partai politik, FKUB dan lainnya.
Mereka juga berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menolak segala bentuk upaya provokasi yang dapat memecah belah persaudaraan serta tindakan yang mencederai pesta demokrasi.
"Bersama-sama menangkal berita hoaks dan ujaran kebencian yang dapat mengganggu jalannya Pilkada 2024 di wilayah Kabupaten Situbondo," kata Habib Muhammad.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Situbondo Ahmad Faridl Ma'ruf mengapresiasi Polres Situbondo yang telah menginisiasi komitmen dan deklarasi Pilkada Serentak 2024 damai.
"Tadi sudah diinisiasi oleh Polres Situbondo bagaimana menciptakan iklim atau suasana yang kondusif demi terwujudnya pilkada di Situbondo berjalan lancar dan damai merupakan ikhtiar politik yang sangat bagus," katanya.
Informasi dihimpun ANTARA, KPU Kabupaten Situbondo telah menetapkan daftar pemilih sementara atau DPS Pilkada Serentak 2024 sebanyak 509.074 orang.
Jumlah daftar pemilih sementara itu berkurang 5.740 orang jika dibandingkan dengan DPT Pemilu 2024 yang berjumlah 514.814 orang.
Dari 509.074 pemilih yang terdaftar dalam DPS Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Situbondo dan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jatim 2024 itu terdiri atas 245.643 laki-laki dan 263.421 perempuan.
Setelah penyusunan DPS, KPU akan melakukan tahapan perbaikan yang melibatkan masyarakat untuk memperoleh data yang valid.
Sementara itu, tempat pemungutan suara (TPS) bertambah dari sebelumnya 995 TPS menjadi 1.025 TPS dan tersebar di 136 desa/kelurahan dan 17 kecamatan.
