DPRD Pertanyakan Kelangkaan Pupuk di Bojonegoro

Bojonegoro - Komisi B DPRD Bojonegoro, Jatim, Selasa mempertanyakan kelangkaan pupuk di wilayah setempat, dengan alasan alokasi jatah pupuk sebanyak 57,1 ton, pada 2011, sudah terserap 100 persen oleh delapan distributor pupuk yang ada. "Karena distributor sudah menyerap 100 persen, bahkan ada yang berlebih, seharusnya di Bojonegoro tidak terjadi kelangkaan pupuk, " kata Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Chisbullah Huda, Selasa. Hal itu disampaikan dalam dengar pendapat dengan Bagian Pemasaran PT Petrokimia Area Bojonegoro, Sugito Suiswoyo,yang juga diikuti Kepala Dinas Pertanian, Subekti, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bambang Suharno, di Bojonegoro, dan delapan distributor pupuk di Bojonegoro. "Terutama petani di Kecamatan Tambakrejo dan Ngraho, kesulitan mendapatkan pupuk Urea, sejak November 2011 lalu hingga sekarang, " katanya mengungkapkan. Ia menyayangkan, dari delapan distributor yang diundang dalam dengar pendapat itu, hanya tiga distributor yang membawa data penyerapan pupuk. Dari laporan yang diterima KUD Padangan dan Damakten Bojonegoro, menyerap 90 persen alokasi jatah pupuk, karena kebutuhan pupuk di wilayah kerjanya sudah mencukupi. Sedangkan distributor K3PG sudah menyerap 100 persen, di lain pihak diterima laporan dari PT Petrokimia, distributor Luas Nusa Bojonegoro, menyerap jatah pupuk Urea 120 persen."Terus kemana larinya pupuk yang sudah diserap distributor di Bojonegoro, " katanya, dengan nada setengah bertanya. Menurut dia, dengan data penyerapan pupuk dari distributor, bisa diketahui larinya pupuk yang menjadi jatah petani di Bojonegoro. Sebab, pada musim tanam 2011 lalu, PT Petrokimia sudah menyalurkan pupuk sebanyak 57,1 ton, yang menjadi jatah Bojonegoro, masih ditambah sebanyak 3 ribu ton. "Kalau memang ada petani kesulitan mendapatkan pupuk jumlahnya tidak banyak. Kenyataannya, pada awal tanam musim hujan, petani di Bojonegoro yang kesulitan pupuk terutama Urea mencapai 50 persen, " katanya, memperkirakan. Baik Chisbullah Huda, juga Ali Machmudi dan Mitroatin, sepakat menggelar dengar pendapat kembali untuk membahas kelangkaan pupuk, pada 20 Januari. Dalam dengar pendapat itu, sekaligus lima distributor diminta membawa data penyerapan pupuk. "Kalau memang kelangkaan pupuk sulit teratasi, jumlah distributor sebaiknya hanya satu atau setiap kecamatan ada distributornya, untuk memudahkan pengawasan, " kata Ali Machmudi, menegaskan. Sementara itu, Bagian Pemasaran Pupuk PT Petrokimia, Sugito Suiswoyo meminta, DPRD setempat mengeluarkan rekomendasi angkutan pupuk yang masuk wilayah Bojonegoro, menjadi 25 ton. "Ketika masuk jembatan timbang di Baureno, angkutan pupuk dibatasi, sedangkan kalau semen tidak ada batasan karena mendapatkan rekomendasi, " katanya. .(*).