Surabaya (ANTARA) - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memperkuat strategi program pengembangan masyarakat hulu migas untuk mengantisipasi potensi-potensi di masa depan sekaligus agar mampu adaptif dengan perkembangan maupun dinamika sosial.
“Penyusunan ini diawali dengan kegiatan survei tim Grand Design SKK Migas bersama CECT-Trisakti,” kata Kepala Departrmen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Jawa Bali Nusa Tenggara Febrian Ihsan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis.
Febrian menuturkan survei tersebut menjadi landasan untuk menyusun Roadmap Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sekaligus menjadi komitmen yang harus dipenuhi oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
KKKS sendiri merupakan badan usaha yang diberikan wewenang untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja sehingga harus melaksanakan PPM secara terukur, terarah dan terprogram dengan baik agar luas kebermanfaatannya.
Hal tersebut lantaran, implementasi ini akan menjadi alasan SKK Migas dalam menyusun strategi yang keluarannya dapat digunakan sebagai panduan KKKS di lapangan.
"Tujuannya agar pelaksanaan PPM lebih dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sehingga dapat mendukung kelancaran operasi KKKS," ujar Febri.
Metode ini, menurut Febri, memperdalam potensi lokal daerah operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam mengumpulkan aspirasi, saran, dan hasil PPM yang selama ini telah dilaksanakan selama beraktivitas di industri hulu migas.
“Kegiatan dilaksanakan di seluruh perwakilan SKK Migas Khususnya wilayah perwakilan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Jabanusa)," katanya.
Area yang dikunjungi tim survei adalah Pulau Pagerungan Besar, Pulau Giligenting dan Kabupaten Sampang untuk wilayah Operasi daerah Operasi KKKS Kangean Energy Indonesia, Medco (Madura, Sampang) Ltd. dan Petronas Carigali Kepatang II Ltd.(*)
