Malang (ANTARA) - Tim Pusat Studi Pembangunan Desa Universitas Brawijaya (UB) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (Dirjen PDP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) untuk mengoptimalkan pembangunan desa.
Kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan terbatas dengan tujuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan optimal dalam pembangunan desa.
Dalam rilis Universitas Brawijaya yang diterima di Malang, Jawa Timur, Selasa, menyebut bahwa pertemuan terbatas tersebut berlangsung di sela peresmian pembangunan sarana prasarana desa dan pengembangan objek wisata di enam desa di Kabupaten Ponorogo.
Dalam pertemuan tersebut, Dirjen PDP Kemendes-PPDT, Sugito menyatakan bahwa desa memiliki peran sentral dalam pembangunan Indonesia. Namun, desa masih menghadapi berbagai isu, seperti kemiskinan, keterbatasan infrastruktur dan ketimpangan akses layanan kesehatan dan pendidikan.
Berdasarkan data BPS 2024, sekitar 54,68 persen penduduk miskin di Indonesia tinggal di perdesaan.
Sugito menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi dalam pembangunan desa. Aspek internal melibatkan lima direktorat teknis dan satu Sesditjen yang bekerjasama menyelesaikan program unggulan desa. Aspek eksternal mencakup kerja sama dengan kementerian, lembaga, perguruan tinggi, dan NGO.
Tim Pusat Studi Pembangunan Desa Universitas Brawijaya yang diwakili Dr Atiek Iriany, Dr Sugiarto dan Aris Subagiyo menyampaikan komitmen mereka dalam pendampingan dan pemberdayaan desa melalui tri dharma perguruan tinggi.
Mereka menegaskan bahwa program unggulan seperti Desa Berdaya di Provinsi Jawa Timur berhasil mengurangi jumlah desa tertinggal.
Atiek Iriany mengatakan UB berperan aktif dalam Program Desa Berdaya di Jawa Timur, yang berhasil menghilangkan desa sangat tertinggal dan desa tertinggal di provinsi ini.
Pada tahun 2024, Pusat Studi Pembangunan Desa Universitas Brawijaya dipercaya menyusun pedoman pemanfaatan ruang desa.Pedoman ini bertujuan membantu desa mengenali potensinya dan mengembangkan program tematik sesuai karakteristik lokal.
Pendekatan bottom-up ini melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang berkelanjutan.
Pusat Studi Pembangunan Desa Universitas Brawijaya juga berencana menambah lokasi pilot project penyusunan pemanfaatan ruang desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini akan memperkaya pedoman dan memperluas dampak positif pembangunan desa di luar Jawa.
"Kami ingin membantu memajukan desa-desa di luar Jawa, menambah ragam desa dalam pedoman pemanfaatan ruang desa dengan memanfaatkan jejaring kerja sama kami di kedua provinsi tersebut," kata Atiek Iriany.
Dengan adanya sinergi antara Kemendes-PDTT dan Universitas Brawijaya, diharapkan pembangunan desa di Indonesia akan semakin optimal dan berdampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Sementara itu, Dr Sugiarto menjelaskan bahwa pedoman tersebut harus operasional dan mudah dipahami oleh pemerintah desa dan masyarakat.
"Pedoman ini akan disesuaikan dengan tipologi desa yang beragam di Indonesia, termasuk desa pedalaman, pesisir, pinggiran kota, kepulauan, dan perbatasan negara," ujarnya.
