Bojonegoro (ANTARA) - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bojonegoro meminta Plt Ketua Umum, Mardiono, mundur dari jabatannya, karena partai tersebut tidak lolos ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold dan menyalahkan kader serta calon legislatif (Caleg) partai berlambang Ka'bah.
Ketua Majelis Syari’ah DPC PPP Kabupaten Bojonegoro KH. Abah Ustadz Mangku Alam di Bojonegoro, Selasa, mengakui bahwa beberapa hari ini jagat media sosial diramaikan dengan pernyataan Plt. ketua umum, Mardiono di pembukaan Rapat Pimpinann Nasional (Rapimnas) PPP, Kamis (6/6).
"Dalam pernyataannya itu, Plt Ketum Mardiono tidak mengakui kegagalannya dan justru malah menyalahkan para Calegnya. Saya minta Mardiono mundur atau diberhentikan dari jabatannya," kata Gus Sentot, panggilan akrab KH. Abah Ustadz Mangku Alam.
Menurutnya, pernyataan Plt. Ketum sangat melukai hati umat, melukai seluruh kader dan caleg PPP yang sudah berjuang mengorbankan waktu, pikiran, jiwa dan harta demi partai. Sehingga partai harus segera diselamatkan dan Mardiono tidak mampu melaksanakan amanah tersebut.
Melihat dinamika partai, kami meminta kepada Pimpinan Majelis dan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan, untuk segera memberikan sangsi seberat-beratnya dengan memberhentikan Mardiono dari jabatan Plt. Ketua Umum PPP.
"Kami sudah melakukan musyawarah dengan para Kyai Sepuh di Bojonegoro, demi mencegah madhorot (bahaya) yang lebih besar, lebih baik segera lakukan pergantian Ketua Umum," tukasnya.
Dalam acara Rapimnas tersebut, Plt. Ketum melalui berpidato dihadapan peserta Rapimnas PPP, yang dihadiri ketua Majelis DPP, PH DPP serta ketua dan sekretaris DPW PPP. "Tanpa merasa bersalah lempar tanggung jawab melimpahkan kegagalan dengan menyalahkan para caleg," pungkas Gus Sentot.
