Surabaya (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur mencatat perekonomian di wilayah tersebut pada Triwulan I-2024 mencapai Rp764,33 triliun dibandingkan Triwulan IV-2023 yang hanya Rp749,48 triliun, karena kinerja lapangan usaha transportasi dan perdagangan yang meningkat.
"Artinya perekonomian di Jatim tumbuh sebesar Rp14,85 triliun dibanding triwulan IV-2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp470,63 triliun," ujar Kepala BPS Jatim Zulkipli, saat membacakan Berita Resmi Statistik di Surabaya, Senin.
Selain itu, kata dia, terdapat pengadaan listrik, gas, akomodasi dan makan minum yang mencatatkan pertumbuhan relatif tinggi.
"Sumber pertumbuhan terbesar berturut-turut diberikan oleh Industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi," katanya.
Tak hanya itu, kinerja industri pengolahan ditopang oleh meningkatnya kinerja industri pengolahan tembakau, industri kertas, industri logam dasar, dan industri furnitur.
"Sedangkan kinerja sektor perdagangan masih tumbuh positif meskipun melambat, demikian pula dengan perdagangan kendaraan bermotor yang cenderung stagnan," kata Zulkipli.
Namun, lanjutnya, ada keadaan yang kurang kondusif hingga menyebabkan turunnya produksi pertanian, sedangkan kondisi sumur yang sudah tua mendorong kontraksi di Pertambangan dan Penggalian.
Zulkipli menjelaskan, pada kuartal pertama 2024 sektor pertanian mencapai minus 7,89 persen sedangkan pada kuartal IV 2023 bisa mencapai 1,70 persen.
"El Nino telah menyebabkan penurunan produksi yang signifikan, utamanya komoditas padi. Cuaca yang kurang mendukung juga menyebabkan turunnya produksi hortikultura dan kehutanan," ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya mengimbau berdasarkan catatan tersebut para pemangku kepentingan bisa melihat polanya dan dapat melakukan antisipasi.
"Dari ini bisa dilihat polanya, apa yang terlihat mengalami penurunan maupun kenaikan di sepanjang 2024 nantinya," tuturnya.
Pihaknya juga berharap data yang telah disampaikan melalui berita resmi statistik BPS Jatim tersebut bisa dijadikan acuan bagi pemangku kepentingan untuk membuat kebijakan.
