BPS Jatim sarankan pemda miliki "equilibrium price"

Surabaya (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur menyarankan pemerintah daerah memiliki equilibrium price atau batasan keseimbangan harga yang terbentuk pada titik perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran, sebagai upaya mengendalikan laju inflasi.

"Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota itu harus punya equilibrium price yang sama-sama menguntungkan petani dan juga tidak merugikan dari sisi konsumen dan itu memang harus dipelajari untuk menstabilkan perekonomian," ucap Kepala BPS Provinsi Jawa Timur Zulkipli saat diwawancarai ANTARA, di kantor BPS Jatim, Surabaya, Kamis.

Zulkipli mencontohkan, seperti harga beras medium yang sudah ada acuan harganya dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan harga Rp13.560.

"Misalnya harga terbaik untuk bawang merah berapa ataupun tomat, sehingga tidak perlu untuk aktif terlalu dalam. Sekarang kan harga beras sudah dikeluarkan acuan dari Bapanas harganya Rp13.560, jadi tidak boleh lebih dari harga itu," ujarnya.

Namun, pihaknya menilai upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dan kabupaten/kota melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sudah cukup berhasil untuk menstabilkan perekonomian dan laju inflasi.

"Semua upaya yang dilakukan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota itu sudah cukup besar. Dalam upaya mempertahankan harga beras misalnya, lewat pasar murah," ucapnya.

Meskipun, kata dia, pada April 2024 masih terjadi inflasi secara bulanan di Provinsi Jawa Timur sebesar 0,36 persen.

"Seluruh kabupaten/kota Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan 11 kota di wilayah Jatim, semua mengalami inflasi dengan yang tertinggi Surabaya dan Sumenep sebesar 0,52 persen," katanya.

Kendati demikian, lanjut Zulkipli, inflasi tersebut sudah menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai 0,64 persen.

"Lima komoditas dengan andil deflasi tertinggi secara bulanan pada April 2024 itu ada beras, telur ayam ras, cabai rawit, cabai merah dan daging ayam ras," kata Zulkipli.

Zulkipli menambahkan operasi pasar yang dibangun oleh pemprov, Bulog dan pemda merupakan upaya yang tepat saat terjadinya lonjakan harga di komoditas pangan.

Sedangkan komoditas yang turut andil pada inflasi April 2024, lanjutnya, ada hari besar, yakni Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri yang menyebabkan transportasi, khususnya di tarif angkutan udara yang tinggi.

"Kota Surabaya itu sekarang inflasi 0,52 persen karena memang kota ini punya lapangan udara, daerah lainnya tidak ada sehingga kenaikan tarif angkutan udara menjadi beban Kota Surabaya," ujarnya.

Tak hanya itu,  komoditas pangan seperti bawang merah juga merupakan salah satu yang andil dengan nilai sebesar 0,15 persen.

"Harga beras sudah mulai turun, mudah-mudahan tidak naik lagi. Sekarang baru bawang merah sama teman-temannya ini kan juga fluktuatif, apabila di produsen itu sedikit otomatis harga barang pasti naik dan memang tidak bisa dihindari begitu juga dengan tomat," ucap Zulkipli.