Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya pertama terima tanda kehormatan dari Presiden

Surabaya (ANTARA) - Eri Cahyadi menjadi Wali Kota Surabaya pertama penerima tanda kehormatan "Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha" dari Presiden Joko Widodo yang diserahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII, di balai kota setempat, Kami (25/4).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam keterangan resmi yang diterima di Surabaya, Jumat, menyampaikan "Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha" didedikasikan untuk seluruh warga kota setempat.

"Karena tidak ada tujuan pemerintah hadir itu selain memberikan yang terbaik kepada warganya melalui kampung-kampung, melalui RT/RW," kata Eri.

Kepala daerah dan pemerintah, kata dia tidak mungkin mampu bekerja sendiri dalam membangun Kota Surabaya. Makanya, dibutuhkan dukungan dan peran serta semua pihak untuk bisa bergerak bersama. 

"Semua ini bisa bergerak bersama, bukan hanya wali kotanya. Karena wali kota tidak mungkin bisa mendapatkan apa-apa, tanpa pergerakan dari warganya," ucap dia.

Berkat kerja keras dari berbagai pemangku kebijakan itu, akhirnya di masa kepemimpinan Wali Kota Eri, penyelenggaraan pemerintah daerah selalu berkinerja tinggi. 

Bahkan, berdasarkan hasil EPPD 2023, Kota Surabaya berhasil meraih skor 3,5866 dengan status Kinerja Tinggi dan menempati posisi pertama secara nasional di tingkat kota.

Penghargaan itu melengkapi capaian tanda kehormatan "Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha" yang diterima Eri Cahyadi.

Penilaian yang berbuah penghargaan ini menjadi bukti bahwa berbagai program yang telah dijalankan oleh Wali Kota Eri berhasil. Selama tiga tahun lebih memimpin Surabaya, ia sudah berhasil menurunkan angka pengangguran. 

"Alhamdulillah angka kemiskinan juga terus menurun. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Surabaya pada tahun 2021 berada di angka 5,23 persen, kemudian di tahun 2022 turun menjadi 4,72 persen, dan di tahun 2023 turun lagi menjadi 4,65 persen," kata dia.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga mampu menekan angka stunting,. Pada tahun 2022 kasus di Surabaya berada di angka 4,8 persen. Selanjutnya, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Kementerian Kesehatan di 2023 angka kasus di Surabaya tersisa 1,6 persen.

Akhirnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Berdasarkan data BPS, IPM Surabaya tahun 2021 berada di angka 82,31 dan selanjutnya pada tahun 2022 mencapai 82,74. Kemudian di tahun 2023, IPM Surabaya sudah mencapai 83,99.

"Kami bisa membangun Surabaya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Apalagi kami membentuk Kampung Madani yang merupakan kampung peradaban, di dalamnya tidak ada pengangguran, tidak ada kemiskinan, tidak ada stunting, tidak ada yang putus sekolah dan sebagainya," ujar Eri.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penghargaan yang diberikan harus bangga, sebab penilaiannya melalui serangkaian mekanisme ketat.
 
"Termasuk dari sekretaris militer juga mengecek dan kemudian diikuti juga oleh pihak-pihak eksternal, baik akademisi dan lembaga-lembaga internasional yang ada di Indonesia yang kredibel, yang mereka tidak bisa untuk diintervensi," ucapnya.

Tito pun mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan tersebut. Diharapkan kinerja kepemerintahan bisa terus digenjot.

"Saya mengucapkan selamat kepada rekan-rekan yang telah menerima penghargaan Satyalancana langsung dari Bapak Presiden yang saya wakili pada kesempatan ini," tuturnya. ADV