Kota Mojokerto (ANTARA) - Penjabat Wali Kota Mojokerto Moh. Ali Kuncoro mengapresiasi warga masyarakat di kota setempat karena taat membayar pajak, sehingga pada triwulan pertama 2024 ada kenaikan pendapatan asli daerah.
"Dengan kenaikan sebesar 33,49 persen atau senilai Rp17.922.436.246, di mana pada triwulan pertama tahun 2023 PAD adalah sebesar Rp53.516.676.017 dan pada tahun 2024 ini berhasil mencapai Rp71.439.112.264," katanya di Kota Mojokerto, Rabu.
Ia menjelaskan, hingga akhir Maret 2024 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mojokerto meningkat signifikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
"PAD pada triwulan I dari sektor pajak, yaitu sebesar Rp32.539.270.769 sementara dalam waktu yang sama pada tahun lalu hanya sebesar Rp15.578.151.293. Terima kasih seluruh warga Kota Mojokerto yang telah taat membayar pajak," katanya
Sosok yang kerap disapa Mas Pj ini mengatakan, dari pembayaran pajak inilah yang digunakan untuk membiayai pembangunan di Kota Mojokerto.
"Dengan taat membayar pajak artinya warga juga turut serta berpartisipasi untuk menyukseskan pembangunan di Kota Mojokerto," katanya.
Ia mengatakan, saat ini sudah ada berbagai kemudahan untuk melakukan pembayaran pajak, mulai dari pembayaran secara langsung di loket-loket yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Gajah Mada, di gerai-gerai pasar retail modern, maupun pembayaran secara cashless (nontunai) serta pembayaran PBB-P2 melalui bank sampah.
"Berbagai hadiah juga diberikan bagi wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya membayar pajak, seperti hadiah umroh yang diundi setiap setahun sekali dalam program Bapak Samerto," katanya.
Pada tahun ini, atas arahan Mas Pj, seluruh ASN Kota Mojokerto diimbau untuk segera membayar PBB-P2 atas aset yang dimiliki dan tercatat juga terjadi peningkatan realisasi pembayaran PBB P2 di triwulan I tahun ini.
"Tahun lalu tercatat sebanyak 4.376 wajib pajak yang telah membayar pajak, sedangkan pada periode yang sama tahun 2024 tercatat sejumlah 4.771 wajib pajak telah memenuhi kewajibannya membayar pajak. Kami masih punya PR untuk pembayaran PBB-P2. Tentunya dimulai dari ASN yang menjadi contoh dan nantinya akan terus dimasifkan kepada masyarakat," katanya.
