Pengawasan P2T dan Jembatan Timbang Diperketat

Surabaya - Bentuk pengawasan terhadap Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) dan jembatan timbang di semua wilayah di Jawa Timur akan diperketat. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Rasiyo, mengatakan bahwa P2T dan jembatan timbang menjadi proyek percontohan Pemprov Jatim untuk mulai mempertegas pelaksanaan zona integritras pemberantasan korupsi. "P2T dan jembatan timbang selama ini sering mendapat sorotan negatif dan dianggap sebagai tempat pungutan liar," ujar Rasiyo kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat. Ia mengakui selama ini citra buruk pada jembatan timbang sangat menguat, khususnya kendaraan yang beban angkutanya melebihi ketentuan jalan. "Di Jatim ini adalah 20 jembatan timbang yang selalu mengontrol muatan kendaraan melebihi tonase. Kami akan mulai melakukan pengawasan lebih ketat dan bertindak tegas," tukasnya. Tidak jauh berbeda dengan citra P2T yang memang sering dikeluhkan masyarakat. Sebagai sentra pelayanan publik, banyak yang beranggapan sering terjadi pungutan dengan dengan alasan birokrasi. "Maka, sebagai proyek percontohan diharapkan akan ada perbaikan sistem agar lebih transparan dan akuntabilitas. Bahkan dalam proses pelayanan pengadaan barang dan jasa, kami sudah menerapkan sistem IT," kata Rasiyo. Selain itu, mantan Kepala Dinas Pendidikan Jatim tersebut juga mengajak seluruh pejabat agar lebih memahami dasar pelaksanaan zona integritas. Sementara, Asisten Deputi Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Iskandar Hasan mengungkapkan, pemberantasan korupsi juga dilakukan dengan penekanan terhadap pegawai negeri sipil dan birokrat. "Harus ada penekanan dan pengawasan terharap birokrat serta pegawai negeri sipil. Ini untuk membersihkan korupsi dari birokrasi," ucapnya. (*)