Jakarta (ANTARA) - Pemerintah bergerak cepat memastikan manajemen layanan haji tahun 2025 terus berjalan optimal dengan memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan ibadah haji berjalan maslahat, selamat, khusyuk, dan sehat bagi jamaah.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Kesiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji yang diikuti secara daring pada Kamis.
"Kita sinergikan semuanya, bagaimana manajemennya agar pelaksanaan haji tetap berjalan baik, jamaah menjadi haji mabrur, jamaah puas, serta ramah lansia dan disabilitas," katanya.
Ia menegaskan, agar pelaksanaan haji dapat berjalan dengan tepat, maka dibutuhkan sinergi dari semua pihak, termasuk memastikan seluruh aspek dapat berjalan dengan baik.
"Dari aspek maslahat, ini mencakup pembiayaan dan pengelolaan dana haji. Dari aspek keselamatan, mencakup kelayakan pesawat udara, layanan embarkasi-debarkasi, jalur cepat (fast track), serta perlindungan WNI," ujar dia.
Kemudian, dari aspek kekhusyukan, mencakup pembinaan jamaah dan petugas haji, layanan akomodasi dan transportasi yang nyaman menuju tempat ibadah, serta bimbingan syariah manasik haji. Sedangkan aspek kesehatan mencakup layanan vaksinasi, fasilitas dan layanan kesehatan, serta kesiapan konsumsi.
Pratikno juga membahas mengenai penyelesaian visa jamaah, kesiapan layanan fast track di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang; Adi Sumarmo, Jawa Tengah; dan Juanda, Surabaya, serta pengecekan kelayakan pesawat (ramp check).
Turut dibahas pula terkait pengelolaan daging Dam (daging hewan kurban yang dibeli dan disembelih untuk membayar denda) agar bisa disembelih di tanah air, serta pelaksanaan vaksinasi calon jamaah.
Berdasarkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 H/2025 M yang ditetapkan Kementerian Agama, jamaah haji Indonesia mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025. Keberangkatan gelombang pertama dijadwalkan pada 2 Mei 2025 menuju Madinah, dan gelombang kedua akan diberangkatkan mulai 17 Mei 2025 menuju Jeddah. Tahun ini, Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 221.000 jemaah.
Untuk pelayanan di Arab Saudi, pemerintah fokus pada pemenuhan kuota petugas haji sebesar 2 persen (4.420 orang), penyelesaian masalah penerbangan yang belum sesuai rute, penyiapan skema tanazul di Mina, serta mitigasi kepadatan layanan Masyair di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
"Untuk jangka pendek, kita harus mengawal haji tahun ini dengan baik. Untuk jangka panjang, kita siapkan skenario agar tantangan saat ini tidak berulang. Setelah pelaksanaan haji selesai, kita bahas lebih lanjut perbaikan ke depan," tuturnya.
Rapat diikuti oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochammad Irfan Yusuf, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah, serta perwakilan dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Luar Negeri.(*)
