Wakapolda Minta Kepala Daerah Redam Potensi Konflik
Kamis, 8 Desember 2011 17:51 WIB
Madiun - Wakapolda Jatim Brigjen Pol Eddi Sumantri meminta kepala daerah di wilayah Badan Kordinasi Wilayah (Bakorwil) I Jawa Timur yang berpusat di Kota Madiun ikut meredam dan mencegah potensi konflik antar-perguruan silat yang yang selama ini masih terjadi.
Brigjen Pol Eddi Sumantri menyampaikan hal itu seusai memimpin rapat koordinasi Polri dengan para Bupati dan Wali Kota di wilayah Bakorwil I Jatim menjelang pelaksanaan kegiatan Suran Agung yang akan dilakukan oleh perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati (PSH) Tunas Muda winongo pada Minggu (11/12).
Rapat koordinasi ini dilakukan di gedung Bakorwil I Jawa Timur Jalan Pahlawan 31 Kota Madiun dan dihadiri Bupati dan Wali Kota di bawah Bakorwil I yang meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Nganjuk, Kabupaten Blitar, dan Kota Blitar. Rapat ini juga diikuti jajaran TNI dan Polri di wilayah setempat.
"Kegiatan Suran Agung sangat baik, namun jika pada kegiatan tersebut muncul konflik, maka yang dirugikan selain kedua belah pihak perguruan silat yang selama ini dikenal saling berseteru, juga masyarakat. Karena itu, kami meminta muspida ikut meredam gejolak yang ada," ujar Eddi kepada wartawan, Kamis.
Menurut dia, pertemuan dengan kepala daerah di wilayah Bakorwil I Jatim ini tidak hanya untuk jangka pendek menjelang kegiatan Suran Agung saja. Namun juga untuk jangka panjang.
"Pertemuan ini diharapkan untuk jangka panjang. Pemerintah daerah diminta untuk memaksimalkan perannya guna menurunkan tensi yang ada selama di kedua belah pihak perguruan," kata Eddi.
Ia menilai peran pemerintah daerah sangat efektif untuk ikut meredam konflik yang ada, sebab para anggota dari masing-masing perguruan silat ini merupakan warganya. Seorang kepala daerah sudah selayaknya dekat dan paham dengan warganya. Adapun, pengamanan yang dilakukan oleh aparat TNI/Polri menurutnya hanyalah tindakan preventif saja.
Sementara, Bupati Magetan Sumantri dalam rapat tersebut mengatakan, cara paling efektif untuk meredam konflik adalah melalui pendekatan ke tokoh-tokoh perguruan silat dan membuat nota kesepahaman di antara keduanya.
"Hal tersebut sudah dilakukan. Lima tahun terakhir setelah penandatanganan nota kesepahaman tergolong aman meski masih ada konflik-konflik kecil," kata Bupati Magetan.
Ia menilai, hal yang tercapai selama lima tahun terakhir ini perlu ditingkatkan lagi. Misalnya komunikasi antara kedua belah pihak perguruan perlu ditingkatkan agar konflik dapat ditekan.
Rapat kordinasi kedua hari ini digelar menjelang peringatan Suran Agung oleh PSH Tunas Muda Winongo Tunas Muda pada 11 Desember 2011. Kegiatan serupa telah dengan yang dilakukan PSH Terate pada 26-27 Nopember 2011 lalu atau tepat malam 1 Sura (1 Muharam 1433 H). Adapaun, rapat kordinasi pertama sudah dilakukan dengan mengumpulkan tokoh dari dua perguruan silat pada sehari sebelumnya (7/12). (*)