ECOTON minta pemerintah perketat pengawasan masuknya sampah plastik

Sejumlah aktivis lingkungan berunjuk rasa di depan Konsulat Jenderal Jepang, Jalan Sumatera, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (4/4/2024). Aksi yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa bersama Ecoton itu bertujuan mendorong pemerintah Jepang untuk menghentikan pengiriman sampah plastik ke Indonesia. ANTARA FOTO/Didik Suhartono/rwa

Tahun 2020 pemerintah mengeluarkan kebijakan membatasi pengiriman, kemudian tahun 2021 turun dari 26 juta kilogram jadi 10 juta kilogram dan 2022 naik, jadi harus diawasi sirkulasinya

Surabaya (ANTARA) - Yayasan Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (ECOTON) meminta pemerintah melakukan pengetatan pola pengawasan untuk meminimalisasi masuknya sampah plastik yang berasal dari Jepang ke dalam negeri.

"Tahun 2020 pemerintah mengeluarkan kebijakan membatasi pengiriman, kemudian tahun 2021 turun dari 26 juta kilogram jadi 10 juta kilogram dan 2022 naik, jadi harus diawasi sirkulasinya," kata Manajer Divisi Edukasi ECOTON Alaika Rahmatullah seusai aksi demo di depan Konsulat Jenderal Jepang, Jalan Sumatera di Surabaya, Kamis.

Alaika menjelaskan berdasarkan data pengiriman sampah ke Indonesia yang diterima, berkisar di angka 12,47 juta kilogram, dengan rata-rata distribusi bulanan sekitar 1,5 juta kilogram.

Lebih lanjut, masuknya sampah impor itu diduga karena adanya permintaan dari beberapa pabrik kertas.

"Sebenarnya yang diekspor Jepang adalah kertasnya, cuma disusupi plastik dan limbah B3. Itu tidak diperbolehkan oleh aturan negara," ucapnya.

Setelah masuk ke pabrik sampah, yang salah satu jenisnya adalah plastik dilakukan proses penyucian.

"Airnya dibuang ke Sungai Brantas. Kemudian yang di dumpster itu dibakar," kata dia.

Alaika menyebut jika pengawasan tidak diperketat dikhawatirkan berdampak pada kondisi lingkungan.

"Pembakaran itu menghasilkan gas dioksin, itu meracuni masyarakat. Sedangkan air yang dibuang ke sungai meracuni ikan," tutur dia.

"Sungai Brantas salah satu hilirnya di Surabaya. Kami sangat menyayangkan hal ini, takutnya masyarakat itu minum mikro plastik dampaknya panjang bisa kanker, gangguan hormon," lanjutnya.

Selain Jepang, sampah impor disinyalir juga masuk dari beberapa negara lainnya, seperti Belgia dan Jerman.

"Sebelumnya Jepang itu mengirimkan ke China, namun kemudian dilakukan pelarangan. Paling tinggi yang dikirim Jepang adalah Malaysia, datanya hampir tiga kali lipat dari Indonesia," katanya.

Pantauan ANTARA di lokasi, para aktivis lingkungan yang tergabung di ECOTON kompak mengenakan alat pelindung diri (APD) saat menyuarakan aspirasinya di depan Konsulat Jenderal Jepang.

Massa aksi turut membawa kertas bertuliskan permintaan kepada Jepang agar menghentikan impor plastik ke Indonesia.