Pemkot Madiun optimalkan "wartek" atasi kenaikan harga

Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kota Madiun mengoptimalkan keberadaan warung tekan inflasi atau wartek dan pasar murah untuk mengatasi kenaikan harga saat Ramadhan 1445 Hijriah.

Wali Kota Madiun Maidi mengatakan agar inflasi terkendali saat Ramadhan, OPD terkait harus bisa melakukan upaya untuk mencegah terjadinya gejolak harga dan wartek juga harus terus beroperasi.

"Enam wartek terus jalan dan kita buka. Di Kota Madiun semua stok bahan pangan kita pastikan aman," ujarnya saat memimpin high level meeting tim pengendali inflasi daerah (TPID) bersama stakeholder terkait di Madiun, Jatim, Senin.

Ia menjelaskan wartek menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Melalui warung tersebut masyarakat mendapatkan harga lebih murah karena disubsidi oleh pemkot.

"Selain itu, kami juga fokus pada pemantauan harga dan ketersediaan pasokan, sehingga berupaya keras untuk mengambil langkah-langkah strategis guna mengendalikan inflasi di daerah," kata Maidi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Kota Madiun pada Februari 2024 sebesar 0,59 persen.

Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan inflasi Jawa Timur 0,49 persen dan nasional 0,37 persen. Kemudian, juga lebih tinggi jika dibandingkan inflasi Januari lalu yang hanya 0,16 persen.

Sebagai respons terhadap kenaikan itu, Pemkot Madiun melalui OPD terkait menggandeng wilayah-wilayah produksi utama seperti padi, bawang merah, telur ayam ras, dan cabai guna memastikan ketersediaan pasokan yang cukup.

Lebih lanjut, Maidi mengatakan timnya akan melakukan pengecekan di sejumlah gudang untuk memastikan barang tidak ditimbun, namun diedarkan untuk masyarakat.

Melalui kerja keras dan kolaborasi lintas sektor, lanjut dia, TPID Kota Madiun berkomitmen untuk melindungi kesejahteraan masyarakat dengan memastikan stabilitas harga bahan pokok selama periode penting seperti Ramadhan dan Lebaran 2024.

Kegiatan high level meeting dihadiri OPD Kota Madiun, Kepala Bank Indonesia Kediri Choirur Rofiq, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun, Pertamina, dan Bulog.