Madiun (ANTARA) - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Madiun bersama dinas terkait melakukan pemantauan ketersediaan bahan pangan di pasaran sebagai upaya menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok.
Penjabat Bupati Madiun Tontro Pahlawanto mengatakan selain stabilitas harga, pemantauan ketersediaan bahan pangan tersebut juga bagian dari strategi pengendalian inflasi di wilayah Kabupaten Madiun.
"Dengan melakukan pemantauan secara rutin, kami dapat mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin timbul terkait ketersediaan dan harga bahan pokok. Kegiatan ini penting dalam upaya pencegahan terhadap fluktuasi harga yang mempengaruhi inflasi daerah," ujar Pj Bupati Tontro di sela pemantauan di gudang Bulog Madiun, Rabu.
Pemantauan tersebut dilakukan di sejumlah pasar tradisional, gudang Bulog Madiun, dan sentra distribusi bahan pokok.
Tujuan utamanya, kata dia, untuk mendapatkan gambaran akurat terkait ketersediaan dan distribusi bahan pokok, serta menilai langsung situasi di lapangan.
Pemantauan stok tersebut juga melibatkan unsur lain seperti Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, dan pihak terkait lainnya guna memastikan koordinasi yang baik dalam mengatasi potensi kendala yang muncul.
Selain itu, Forkopimda dan petugas dinas juga melakukan dialog dengan pedagang dan pelaku usaha di sektor distribusi bahan pokok untuk mendengarkan langsung masukan dan kendala yang dihadapi dalam ketersediaan bahan pangan.
Tim Satgas Pangan Kabupaten Madiun terus berupaya melakukan langkah-langkah proaktif yang diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
"Sehingga masyarakat dapat memperoleh barang kebutuhan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau," ucap dia.
Hasil pantauan, harga beras jenis medium masih tinggi di Kabupaten Madiun, yakni kisaran Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Demikian juga dengan gula pasir Rp16.500 per kilogram, telur ayam ras Rp30.000 per kilogram, dan minyak goreng Rp15.000 per liter.
Forkopimda Madiun pantau pasokan bahan pangan pokok di pasaran
Rabu, 28 Februari 2024 21:13 WIB
Kegiatan ini penting dalam upaya pencegahan terhadap fluktuasi harga yang mempengaruhi inflasi daerah