Belasan Warga Banyuwangi Tuntut Ganti Rugi "JLT"

Banyuwangi - Belasan warga Kelurahan Mandar, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menuntut ganti rugi rumah dan tanahnya atas pembangunan mega proyek jalur lintas timur (JLT) dengan mendatangi gedung DPRD, Selasa. Salah seorang warga Sucipto mengaku belum mendapatkan ganti rugi dari pemerintah dan tidak ada kepastian yang jelas kapan ganti rugi tersebut diberikan kepada warga setempat. "Sampai saat ini saya belum menerima ganti rugi bersama 14 warga lainnya yang rumahnya tergusur akibat proyek JLT itu," tuturnya. Padahal, lanjut dia, Dinas Pengairan Banyuwangi telah menjanjikan ganti rugi berupa relokasi tanah kosong bekas rawa-rawa yang berada di sebelah utara tanah miliknya yang tergusur. "Kami beberapa kali menemui instansi yang berwenang, bahkan telah berkirim surat kepada Dinas Pengairan dan Bupati Banyuwangi, namun tidak pernah ada tanggapan," katanya menjelaskan. Sucipto mengatakan tanah miliknya yang tergusur tersebut sudah bersertifikat, sehingga pemerintah kabupaten (pemkab) harus membayar ganti rugi sesuai dengan janjinya. "Sejak tahun 2009 hingga sekarang, belasan warga belum mendapatkan ganti rugi dari Pemkab Banyuwangi, bahkan beberapa warga yang rumahnya tergusur terpaksa harus mengontrak rumah untuk tempat tinggal mereka," paparnya. Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi Made Bagus Sudarmaja mengatakan pihaknya akan turun ke lapangan untuk mengetahui secara langsung kondisi masyarakat di sana dan fakta yang ada di lapangan. "Kami akan tangani pengaduan warga dengan serius, agar persoalan itu tidak berlarut-larut dan segera memanggil instansi terkait untuk dihadirkan dalam dengar pendapat di Komisi I," tuturnya. Agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan, kata dia, seharusnya Pemkab Banyuwangi segera menyelesaikan persoalan tersebut karena berdasarkan hasil tinjauan ldi apangan bahwa tanah relokasi yang dijanjikan pemkab itu sudah dipatok dan ditempati oleh warga yang tidak memiliki hak. "Jika persoalan pengusuran tersebut tidak segera diselesaikan maka dikhawatirkan akan terjadi konflik horizontal antar warga," katanya menambahkan.(*)