Jakarta (ANTARA) - Mahfud Md enggan memberi usulan mengenai tokoh-tokoh yang dianggap layak menjabat menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan penggantinya karena merupakan hak prerogatif Presiden RI Joko Widodo.
"Kalau siapa-siapa nama yang cocok menggantikan (saya, red), sama sekali saya hindari untuk bicara itu, karena itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. Hak prerogatif itu menyangkut profesionalisme dan menyangkut konstelasi politik yang diinginkan presiden," kata Mahfud menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta, Kamis.
Mahfud menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Ia juga menyampaikan langsung permohonannya mundur sekaligus beberapa persoalan yang perlu menjadi sorotan Presiden RI dan menko polhukam pengganti dirinya.
Mengenai permohonannya itu, Presiden Jokowi menyampaikan dia berterima kasih atas bantuan Mahfud selama 4,5 tahun menjabat sebagai Menko Polhukam.
"Ya Pak Mahfud saya terima surat ini dulu, terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu. Kemudian, saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru," kata Mahfud menyampaikan isi percakapan Presiden Jokowi kepada dia.
Dalam kesempatan itu, Mahfud, baik dalam surat pengunduran dirinya dan secara langsung kepada Presiden Jokowi, juga menyampaikan permohonan maaf dan ucapan terima kasih.
"Jadi, saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia, saling minta maaf, saling terima kasih," kata Mahfud.
Dalam jumpa pers yang sama, Mahfud juga menolak membagikan harapannya kepada Menko Polhukam pengganti dirinya.
"Setiap menteri itu menurut saya nanti akan dibekali sendiri oleh presiden, karena waktu saya dulu jadi menko juga dibekali, ketika saya menjadi Plt. Men-PANRB selama dua bulan juga dibekali, ketika jadi Plt. Menkominfo, saya juga dibekali, biar presiden yang membekali itu semua," kata Mahfud.
Walaupun demikian, dia membuka diri jika menteri baru nantinya meminta wejangan. "Saya tentu terbuka, dengan senang hati," kata Mahfud.
Mahfud kepada Presiden Jokowi menyampaikan alasan utama dia mundur karena keikutsertaan dia sebagai calon wakil presiden di Pemilu 2024. Mahfud Md saat ini resmi menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo, yang keduanya terdaftar sebagai pasangan calon nomor urut 3.
"Oleh karena saya ikut konstelasi politik, maka saya mohon berhenti," kata Mahfud dalam suratnya ke Presiden Jokowi.
Sejauh ini, Mahfud masih menjabat sebagai menko polhukam. Dia resmi tidak lagi menjabat setelah Presiden Jokowi menerbitkan keputusan presiden terkait pemberhentian Mahfud Md sebagai Menko Polhukam RI.
Mundur, Mahfud enggan usulkan nama Menko Polhukam baru
Kamis, 1 Februari 2024 21:12 WIB
Hak prerogatif itu menyangkut profesionalisme dan menyangkut konstelasi politik yang diinginkan presiden