Ketua DPD RI berharap Pemilu 2024 berjalan tanpa kecurangan

Surabaya (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia AA La Nyalla Mahmud Mattalitti berharap pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berjalan lancar dan tanpa adanya temuan kecurangan.

Hal itu disampaikan La Nyalla usia mengunjungi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, Senin.

"KPU bertanggung jawab meminimalisasi potensi kecurangan yang terjadi pada saat pengambilan dan penghitungan suara dilakukan, suara rakyat tidak boleh diselewengkan," kata La Nyalla melalui keterangan resmi yang diterima di Surabaya.

Pencegahan kecurangan merupakan penegasan kredibilitas dan legitimasi lembaga pelaksana Pemilu di mata masyarakat.

Selain itu, La Nyalla juga menyatakan ada dua aspirasi yang diterimanya dari KPU Surabaya adalah soal kesejahteraan anggota lembaga pelaksana Pemilu di tingkat daerah.

Sedangkan dari KPU Sidoarjo, terkait fasilitas kantor yang ditempati saat ini. Aspirasi itu, kata dia akan diteruskan untuk dibahas dan dilakukan langkah tindak lanjut.

"Soal aspirasi peningkatan kesejahteraan dari KPUD Kota Surabaya dan hibah tanah dari KPUD Sidoarjo, saya akan membantu meneruskan aspirasi tersebut, emang itu tugas kami di DPD RI," ujarnya.

Kedatangan La Nyalla di dua kantor KPU daerah itu merupakan rangkaian kunjungan kerja dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 yang diemban Komite I DPD RI.

Langkah itu dimaksudkan untuk melihat lebih dekat persiapan yang sudah dilakukan jajaran KPU di daerah, khususnya di Jawa Timur.

Sementara, Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi menjelaskan di kota setempat terdapat 8.167 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 31 kecamatan.

KPU setempat merektur kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sebanyak 57.169 petugas. Lebih lanjut, dia menyatakan tak ada kendala dalam persiapan logistik Pemilu 2024.

"Untuk logistik sudah siap 100 persen, termasuk template untuk DPD RI. Kami akan menetapkan 16 ribu petugas keamanan yang di fasilitasi pemerintah kota," ujarnya.

Syamsi menjelaskan bahwa selama ini KPU Kota Surabaya bekerja sesuai dengan kalender kerja dan bekerja sesuai aturan yang berlaku. 

"Jadi, tidak ada tekan-menekan dari pihak atau lembaga lain, kami tetap bekerja sesuai aturan yang berlaku," ucapnya.

Pihaknya juga sudah siap dengan beragam kemungkinan yang terjadi pada perhelatan pesta demokrasi, termasuk skenario dua putaran.

"Jadi pada prinsipnya, kami sudah siap dengan berbagai macam skenario," kata Syamsi.

Terpisah, Ketua KPU Sidoarjo Mukhamad Iskak menjelaskan seluruh logistik pemilu sudah diterima dan sedang proses memasukkan logistik ke dalam kotak suara.

Distribusi logistik dilaksanakan secara bertahap, mulai dari kecamatan, desa/kelurahan hingga TPS.

"Tidak ada kendala dalam logistik pemilu. Di Sidoarjo ini terdiri dari 18 kecamatan, 346 desa dengan 5.551 TPS Reguler dan 15 TPS Lokasi Khusus. DPT-nya berjumlah 1.461.642 dengan petugas KPPS berjumlah 38 ribu lebih," katanya.

Sementara di pondok pesantren, rumah sakit dan kampus, Iskak menyebut KPU Sidoarjo tak menyiapkan TPS Khusus, lantaran tak adanya permintaan.