Praktisi: Pemerintahan Jokowi harus tingkatkan tata kelola yang baik

Surabaya (ANTARA) - Praktisi Good Governance As'ad Nugroho menyatakan Pemerintahan Presiden Jokowi harus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Hal itu juga dinilai harus diterapkan di DPR RI sebagai lembaga legislatif, dalam mengimbangi Pemerintah selaku lembaga eksekutif.

"Begitu juga di BUMN, governance-nya harus baik. Biasanya di BUMN ada assessment tata kelola, inilah yang harus diperbaiki dan ditingkatkan," kata As'ad Nugroho dalam keterangannya diterima di Surabaya, Rabu.

As'ad menilai, berbagai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, demokrasi serta penegakan hukum harus menjadi fokus dan prioritas Pemerintahan Jokowi.

Hal itu, kata As'ad, tidak boleh diabaikan dan Presiden Jokowi harus memiliki perhatian besar pada pentingnya tata kelola sampai akhir periode pemerintahannya.

Baca juga: Mendagri: Kebersihan daerah cermin pengelolaan pemerintahan yang baik

Baca juga: Ning Ita beri pembinaan ASN demi wujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

"Jangan sampai terjadi pelemahan institusi penegak hukum termasuk KPK, ini penting karena akan menunjukkan kuat atau lemahnya komitmen Presiden Jokowi pada pemberantasan korupsi. Sebab persoalan korupsi itu adalah akar dari buruknya tata kelola," tuturnya.

As'ad melanjutkan, Presiden Jokowi jangan sampai gagal mencegah munculnya benturan kepentingan antara jabatannya dengan kepentingan keluarga maupun dirinya sendiri.

Menurut As'ad, Presiden Jokowi harus mampu mencegah pendukung atau orang-orang dekatnya maupun pribadi-nya agar jangan sampai memanfaatkan jabatan yang diembannya, untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Dan itu menyebabkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tak bisa punah. Padahal, menurut As'ad, tujuan dari gerakan reformasi 1998 adalah memberantas KKN.

Baca juga: Pemprov Sumut Belajar Sistem e-Government ke Surabaya

Pemerintahan Jokowi dituntut menunjukkan komitmen yang kuat dalam pemberantasan KKN bahkan sejak periode pertama pemerintahannya.

"Presiden Jokowi memang tak ikut dalam gerakan reformasi, tapi tetap harus bisa memahami persoalan bahwa musuh utama reformasi adalah KKN. Maka komitmen dia untuk memberantas KKN harus diperkuat," ujar As'ad.