Gubernur Khofifah pastikan harga kebutuhan pokok terkendali

Pemprov Jatim (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan harga bahan kebutuhan pokok terkendali di tengah inflasi sebesar 2,92 persen yang dipicu kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) secara year on year (y-o-y) pada Desember 2023.

Berdasarkan data BPS, IHK mengalami sedikit kenaikan dari yang sebelumnya 114,25 pada Desember 2022 menjadi 117,59 di Desember 2023. 

"Inflasi itu memang fenomena yang biasa terjadi saat perayaan hari besar seperti Idul Fitri ataupun Tahun Baru. Alhamdulillah, di Jatim harga bahan kebutuhan pokok tetap terkendali dan bahkan inflasinya sedikit lebih rendah dari November 2023. Padahal biasanya Desember kecenderungannya  tinggi," kata Gubernur Khofifah melalui keterangan tertulis di Surabaya, Selasa.
 
Menurutnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim terus melakukan monitoring sehingga pengendalian terhadap harga barang di masyarakat tetap stabil. 

"Kami sering sidak dan menggelar pemantauan langsung di berbagai pasar wilayah Jatim untuk mendorong agar harga terjaga. Selain itu kami juga memastikan ketersediaannya mencukupi," ucapnya.
 
Temuan di lapangan menunjukkan suplai serta ketersediaan bahan kebutuhan pokok saat ini seluruhnya relatif dalam kondisi cukup dan aman. 

"Harga yang ditawarkan pedagang juga seringkali lebih rendah dari HET," ucap Khofifah.
 
Khofifah menyampaikan, untuk meningkatkan daya beli masyarakat, Pemprov Jatim melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menginisiasi kegiatan pasar murah, yang hingga kini telah dilakukan di 135 titik di seluruh kabupaten/kota wilayah provinsi setempat. 

"Ini ikhtiar kami dan salah satu program yang diharapkan bisa menjadi bantalan ekonomi bagi masyarakat. Tujuannya jelas agar mereka mampu mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau di tengah kondisi apapun," katanya. 

Khofifah juga menyatakan kegiatan pasar murah berhasil menekan inflasi volatile food di Jatim. "Pada bulan November 2023, inflasi volatile food di Jatim merupakan paling rendah dibanding provinsi lain di Pulau Jawa dengan besaran angka hanya 1,30 persen," ujarnya.