Kab Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, Jawa Timur menghibahkan anggaran untuk pengamanan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) setempat tahun 2024 sebesar Rp6,52 miliar kepada lembaga TNI dan Polri.
Pj Bupati Madiun Tontro Pahlawanto di Madiun, Selasa, mengatakan anggaran sebesar itu untuk tiga institusi ditandai penyerahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada Polres Madiun, Polres Madiun Kota, dan Kodim 0803/Madiun.
"Harapan pemerintah daerah, dengan dukungan ketiga institusi itu Pilkada Kabupaten Madiun 2024 nanti bisa berjalan sukses dan lancar," ujar Tontro.
Menurut dia, alokasi anggaran yang diterima ketiga lembaga tersebut disesuaikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun.
Yakni, untuk Kodim 0803/Madiun sebesar Rp1,52 miliar, Polres Madiun Rp4 miliar, dan Polres Madiun Kota Rp1 miliar.
"Alokasi tersebut sudah sesuai dengan hasil koordinasi dengan ketiga instansi. Dana itu, sesuai satuan harga kabupaten," kata dia.
Ia menjelaskan penyerahan dana hibah pengamanan tersebut dalam rangka mengamankan pemilihan bupati dan wakil bupati yang akan dilaksanakan di tahun ini.
Yakni mulai tahapan pelaksanaan, hingga pelantikan calon bupati dan wakil bupati terpilih, termasuk pengamanan melekat bagi masing-masing pasangan calon, selama proses pemilu berlangsung. Hal itu tentunya untuk menciptakan stabilitas daerah.
"Saya harapkan, dengan adanya sinergisitas antara Pemerintah Kabupaten Madiun dengan Polres Madiun, Polres Madiun Kota, dan Kodim 0803 ini akan membangun sebuah kinerja yang baik dalam rangka mengawal pilkada," katanya.
Sebelumnya, Pemkab Madiun juga telah menyerahkan dana hibah Pilkada Kabupaten Madiun 2024 untuk KPU dan Bawaslu setempat pada November 2023.
Sesuai NPHD, KPU menerima hibah anggaran Rp44 miliar untuk seluruh pelaksanaan tahapan pilkada. Sedangkan Bawaslu Rp13 miliar.
Sesuai rencana, Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada bulan November mendatang secara serentak di seluruh kota/kabupaten di Indonesia yang menyelenggarakan.
