Madiun (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun meminta Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, mengendalikan harga cabai rawit yang naik signifikan di pasaran dalam sebulan terakhir untuk menekan laju inflasi di daerah setempat.
"Kenaikan harga cabai rawit yang terjadi selama ini telah secara signifikan menyumbang inflasi Kota Madiun pada Oktober 2023 yang mencapai angka 0,22 persen," ujar Ketua Tim Distribusi, Jasa Pariwisata, dan Harga BPS Kota Madiun, Ida Ayu Damayanti di Madiun, Jumat.
Menurut dia, sesuai data, kenaikan harga cabai mencapai 29,4 persen. Harga cabai rawit di pasaran Kota Madiun saat ini berkisar antara Rp70.000 hingga Rp78.000 per kilogram.
"Kenaikan harga cabai rawit terjadi secara nasional. Salah satunya, disebabkan kebutuhannya cukup tinggi, tetapi pasokan di pasaran terbatas," kata dia.
Pasokan yang terbatas itu salah satunya dipicu oleh musim kemarau yang cukup panjang sehingga mempengaruhi produksi pertanian. Selain cabai rawit, komoditas lain penyumbang inflasi pada Oktober 2023 di Kota Madiun, adalah beras.
"Kalau kenaikan harga beras terjadi sejak Agustus. Sedangkan, harga cabai rawit itu fluktuatif dari September itu naiknya 18,4 persen menjadi 29,4 persen di Oktober ini," katanya.
Baca juga: Disnaker Kota Madiun beri pelatihan diversifikasi produk tembakau ke karyawan
Selain cabai rawit dan beras, sejumlah komoditas lainnya yang menyumbang inflasi antara lain rokok kretek, gula pasir, dan tarif kendaraan roda dua daring.
Sementara, komoditas penekan inflasi di antaranya telur ayam ras, daging ayam ras, minyak goreng, dan ayam hidup yang mengalami penurunan harga.
Dari delapan kota penghitung indeks harga konsumen (IHK) di Jawa Timur seluruhnya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi, terjadi di Sumenep 0,63 persen, Surabaya 0,36 persen. Kemudian Malang 0,26 persen, Probolinggo dan Madiun masing-masing 0,22 persen, Kediri 0,20 persen, Jember 0,10 persen, dan Banyuwangi 0,04 persen.
Adapun angka inflasi Kota Madiun sebesar 0,22 persen tersebut tercatat di atas inflasi nasional 0,17 persen.
Sementara itu, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Madiun terus berupaya menjaga ketersediaan pangan guna menstabilkan harga komoditas yang dapat berpengaruh pada laju inflasi di wilayah setempat.
Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun Ansar Rosidi mengatakan pemkot telah melakukan langkah-langkah strategis untuk menjaga harga tetap terkendali dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Seperti menjaga harga beras bersama Bulog dan PT PPI, menyubsidi BBM transportasi untuk mengangkut bahan kebutuhan pokok dari daerah penghasil, hingga menyediakan bahan pangan murah melalui warung tekan inflasi atau "wartek".
"Melalui wartek, pemkot memberikan subsidi harga ke warga dalam pembelian beras, gula pasir, minyak goreng, dan bahan pokok lainnya," kata Ansar.
Selain itu, TPID bersama Satgas Pangan Kota Madiun juga melakukan pemantauan pasokan bahan pangan di sejumlah pasar tradisional guna mengantisipasi penimbunan oleh oknum yang ingin mengambil keuntungan dengan cara tidak sehat.
