Oleh Muhammad Arief iskandar Jakarta - Presiden Bambang Yudhoyono akhirnya merombak kabinetnya setelah dua tahun bekerja. Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang kini berusia dua tahun, sempat mengemuka akan dirombak Oleh Presiden Yudhoyono pada akhir 2010 lalu. Presiden pada 2010, ditengah kegaduhan politik terkait kasus Century saat itu, sempat membuat isyarat adanya hukuman bagi mitra koalisi yang dinilai membangkang. Isyarat itu, ditangkap oleh berbagai pihak akan adanya perombakan kabinet di pemerintahan. Namun, beberapa hari kemudian, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan tidak ada keinginan melakukan perombakan. Kini, Presiden benar-benar melaksanakan niatnya, setelah beberapa hari lalu memberikan sinyal-sinyal adanya perombakan kabinet. Presiden mengatakan perombakan kali ini untuk mendorong peningkatan kinerja dan efektivitas kabinet yang masih menyisakan tiga tahun masa pemerintahan. Presiden berkeyakinan dengan metode evaluasi yang dilakukannya secara obyektif serta laporan Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), perombakan kabinet dapat mencapai target yang telah ditetapkan selama tiga tahun mendatang. Dalam perombakan kali ini, Presiden mengurangi dua menteri dari partai politik, yaitu satu dari Partai Demokrat dan lainnya dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurut Presiden pengurangan menteri dari partai politik tersebut untuk mengakomodasi para profesional sehingga kabinet bekerja lebih baik dan efektif. Presiden menambahkan, dalam perubahan kali ini, dirinya tetap mempertahankan jumlah komposisi menteri di kabinet yaitu 34 menteri dan juga tiga pejabat setingkat menteri. Perubahan yang terjadi, di Bidang Politik, Presiden menunjuk Amir Syamsudin sebagai Menteri Hukum dan HAM dari Partai Demokrat menggantikan Patrialis AKbar dari Partai Amanat Nasional (PAN). Azwar Abubakar yang merupakan politisi PAN ditunjuk sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi menggantikan EE Mangindaan Politisi Partai Demokrat, yang digeser menjadi Menteri Perhubungan menggantikan Freddi Numberi. Letnan Jenderal TNI Marciano Norman ditunjuk sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Sutanto. Di bidang ekonomi, Presiden menunjuk Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Mari Elka Pangestu yang digeser menjadi Menteri Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. Mari menggantikan Jero Wacik, Politisi Demokrat yang dipindahkan menjadi menteri ESDM menggantikan Darwin Z Saleh. Sedangkan Direktur PT PLN Dahlan Iskan dipercaya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menduduki posisi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggantikan Mustafa Abubakar. Politisi PPP dan juga Pengurus PW NU Jakarta, Djan Faridz ditunjuk sebagai Menteri Perumahan Rakyat menggantikan Suharso Monoarfa, politisi PPP. Sementara Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta ditunjuk sebagai Menteri Riset Teknologi menggantikan Suharna Surapranata yang diusung PKS, sedangkan Rektor Universitas Cenderawasih Berth Kambuaya ditunjuk sebagai Menteri Lingkungan Hidup Selain merombak menteri, Presidenpun juga melakukan penambahan dan perubahan wakil menteri. Tiga belas calon menteri baru menambah jumlah wakil menteri yang menjabat dalam KIB II akan menjadi 20 orang. Penambahan wakil menteri Presiden berdasarkan Penjelasan Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyebutkan bahwa bila dipandang perlu Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu. Dalam UU tersebut, jabatan wakil menteri bukan merupakan anggota kabinet melainkan sebagai pejabat karier. Untuk memuluskan perubahan wakil menteri, Presiden juga merevisi Perpres 47/2009 pada 13 Oktober 2011, khususnya Pasal 70 ayat 3 yang menyebutkan bahwa wakil menteri harus pegawai negeri dan menduduki jabatan struktural eselon I/A. Pasal tersebut sudah tidak berlaku lagi, dengan telah terbitnya Perpres 76/2011 sejak 13 Oktober 2011. Wakil menteri itu, masing-masing Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang pendidikan Musliar Kasim, Wakil Menteri bidang Kebudayaan Wiendu Nuryanti, kemudian Wakil Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Eko Prasodjo. Selain itu, Presiden manambah Wakil Menteri Keuangan menjadi dua, selain Anny Ratnawati yang telah menjabat sebelumnya juga Mahendra Siregar. Sementara Bayu Krisnamurthi yang sebelumnya Wakil Menteri Pertanian bergeser menjadi Wakil Menteri Perdagangan. Presiden menunjuk Mahmuddin sebagai Wakil Menteri BUMN, Ali Gufron ditunjuk sebagai Wakil Menteri Kesehatan sedangkan Wakil Menteri Pertanian dijabat Rusman Heryawan. Wakil Menteri Luar Negeri sebelumnya Triyono kini digantikan Wardana, sementara Dirjen Pemasaran Pariwisata Kementerian Pariwisata Sapta Nirwandar ditunjuk menjadi Wakil Menteri Pariwisata. Presiden juga menunjuk Widjajono Partowidagdo Wakil Menteri ESDM, Nazaruddin Umar sebagai Wakil Menteri Agama, Denny Indrayana sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM. Sementara Sjafrie Sjamsoeddin tetap diposisinya sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Alex Retraubun tetap menjadi Wakil Menteri Perindustrian, begitupula Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Lukita Dinarsyah Tuwo dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak. Pesimis Meski perubahan telah dilakukan, dan wakil menteri telah ditambah, namun sejumlah pihak tetap merasa pesimis perombakan akan membuat pemerintah lebih efektif seperti tuntutan publik saat ini. Apalagi beberapa menteri yang diduga terlibat korupsi saat ini masih tetap berada di dalam Kabinet. Pengamat Politik Universitas Indonesia Arbi Sanit menilai, perubahan ini tidak akan mengubah kinerja pemerintahan ke depan. "Perombakan ini tidak membawa serta perubahan yang diinginkan, malah justru membuat semakin kompleks," katanya. Ia menambahkan, perombakan lebih terlihat keinginan untuk mengamankan posisi Presiden dibandingkan dengan memperbaiki kinerja. "Presiden juga tetap mempertahankan koalisi gemuknya dengan enam partai politik," katanya. Ia juga pesimis, sebab rentang waktu tiga tahun, partai-partai politik mulai fokus terhadap pemilihan umum. "Selain itu, kita lihat menteri-menteri yang diduga terlibat korupsi, tidak diganti, inikan juga tidak menunjukan keinginan masyarakat untuk memberantas korupsi," katanya. Senada adengan Arbi, Pengamat Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan perubahan kabinet dan penambahan wakil menteri kali ini justru akan membuat pemerintahan menjadi kompleks. "Kembali presiden membuat inovasi kombinasi wamen kental, kabinet yang lebih komplek, aktor yang telibat banyak, aktor politik yang disandingkan Wamen para pejabat karier birokrasi, ini memili resiko lebih besar, beban manajerial yang lebih kompleks," katanya. Hal ini, menurut dia semakin membutuhkan kepemimpinan yang lebih tegas dalam melakukan koordinasi dan supervisi. "Dengan segala hormat saya mohon maaf, saya masih pesimis. Apakah kepemimpinan juga akan berubah lebih baik, lebih kuat, padahal dua tahun ini sudah kita lihat tidak berjalan efektif," katanya. Pakar Komunikasi Effendi Ghazali mengatakan, perombakan kali ini hanya sia-sia dan lebih mengurusi pencitraan dibandingkan peningkatan kinerja. "Tugas-tugas lebih pada pencitraan, ada ngga menteri yang diminta meningkatkan kesejahteraan nelayan secar langsung, ada ngga menteri yang mengurusi KB, yang ada pengembang properti (Djan Faridz) diminta jadi menteri perumahan rakyat, ya sangat berbeda, yang ada properti itu selama ini menggususr rumah-rumah rakyat," katanya. Aktivis Hak Asasi Manusia Usman Hamid juga mengatakan, saat ini pemerintahan telah mengalami krisi kepercayaan. Hal ini, menurut dia lebih pada krisis kepemimpinan nasional. Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Riza Damanik. Ia menilai, penempatan Sharif Cicip Sutardjo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan juga tidak tepat. "Dari hasil penelusuran kami, tidak ada koneksinya antara dia dan kelautan serta perikanan, dia tidak memiliki 'ekspertis' (keahlian) di bidang itu," katanya. Untuk itu, ia pesimis perombakan kabinet tersebut dapat meningkatkan kesejahteran masyarkat nelayan dan pesisir laut. Pengamat Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia Ichsanuddin Noorsy mengatakan, perombakan kabinet ini hanya sia-sia, sebab tidak menjawab persoalan yang dikemukakan Presiden sendiri yaitu koordinasi, birokrasi dan kepemimpinan. "Tidak ada jaminan hubungan kerja antara menteri dan wakil menteri itu sehat," katanya. Ia mencontohkan kebinet sebelumnya, antara Menteri Pertanian Suswono dan Wakil Menteri Pertanian Bayu Khrisnamurti serta Menteri Perhubungan Fredy Numberi dan Wakil Menteri Bambang Susantono. Ia menambahkan, karakter yang berbeda juga sangat dirasakan misalnya Jero Wacik yang kini menjabat sebagai Menteri ESDM dengan Wakil Menteri Widjajono Partowidagdo. "Widjajono ini orangnya sangat sederhana, kemana-mana masih naik angkutan publik, yang berbeda dengan Jero Wacik, sementara mereka harus berhadapan langsung dengan mafia-mafia pertambangan," ucapnya. Selain itu, ia juga menilai, sampai saat ini tidak ada peran penting Marie Elka terhadap pengembangan ekonomi kreatif. "Bagaimana kemudian ia malah diminta mengembangkan ekonomi kreatif," ujarnya, mempertanyakan. Beri Kesempatan. Sementara itu, Mantan Ketua PB NU Salahuddin Wahid memberikan waktu sekitar enam bulan sampai satu tahun kepada kabinet baru hasil perombakan untuk dapat menilai kinerja mereka. "Kita dapat nilai enam bulan atau setahun kemudian, kalau seminggu kan ga mungkin, kita lihat aja nanti," katanya di Jakarta, Selasa. Menurut dia, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. "Presiden mau ganti atau tidak itu kan urusannya, kita lihat apakah kabinet bekerja baik atau tidak," katanya. Ia menambahkan, bila nantinya Kabinet Indonesia Bersatu II berkinerja baik, maka berarti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menemukan solusi untuk memperbaiki situasi saat ini yang terus memburuk. "Namun kalau tidak, ya berarti Presiden gagal untuk membuat perbaikan," katanya.*


Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.