Di ujung data, ada manusia

Surabaya (ANTARA) - Di satu balai rukun warga (RW) di Kota Surabaya, seorang lansia yang selama ini kesulitan mengurus berbagai layanan digital, kini dibantu seorang pendamping untuk mengakses sistem perlindungan sosial berbasis digital.

Tidak ada lagi tumpukan berkas yang harus dibawa dari satu kantor ke kantor lain. Wajahnya dipindai, data kependudukannya diverifikasi, lalu sistem mulai bekerja menilai kelayakannya sebagai penerima bantuan.

Gambaran sederhana itu sesungguhnya merepresentasikan perubahan besar dalam tata kelola kesejahteraan sosial di Indonesia. Kota Surabaya yang ditunjuk pemerintah pusat sebagai salah satu dari 42 daerah percontohan Program Perlindungan Sosial Digital Terintegrasi atau Perlinsos Digital sedang memasuki babak baru dalam penyaluran bantuan sosial.

Selama bertahun-tahun, persoalan bantuan sosial bukan hanya soal jumlah anggaran, melainkan ketepatan sasaran. Keluhan tentang warga mampu yang menerima bantuan, sementara keluarga rentan justru terlewat, hampir selalu muncul setiap kali penyaluran bantuan dilakukan. Tidak jarang pula muncul ketegangan sosial akibat tudingan pilih kasih kepada ketua RT, RW, maupun perangkat kelurahan.

Dalam konteks itulah Perlinsos Digital hadir. Sistem ini mengandalkan integrasi data kependudukan digital dengan berbagai lembaga negara untuk memverifikasi kondisi sosial ekonomi warga secara lebih objektif. Surabaya tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga laboratorium kebijakan yang akan menentukan sejauh mana digitalisasi mampu memperbaiki wajah perlindungan sosial di Indonesia.

Namun, sebagaimana setiap transformasi besar, peluang selalu berjalan beriringan dengan tantangan.

Data objektif

Salah satu daya tarik utama Perlinsos Digital adalah upayanya memindahkan proses penentuan penerima bantuan dari ruang subjektivitas menuju ruang berbasis data.

Selama ini, verifikasi penerima bantuan sering mengandalkan survei lapangan dan usulan dari tingkat bawah. Mekanisme tersebut penting karena memahami kondisi riil masyarakat, tetapi juga memiliki keterbatasan.

Mobilitas ekonomi warga yang sangat cepat membuat data mudah usang. Seseorang yang tahun lalu tergolong miskin bisa jadi telah memiliki usaha yang berkembang. Sebaliknya, warga yang kehilangan pekerjaan belum tentu langsung masuk dalam daftar penerima bantuan.

Perlinsos Digital mencoba menjawab persoalan itu melalui integrasi data lintas lembaga. Data kependudukan, kepemilikan kendaraan, kepesertaan jaminan sosial, hingga informasi lain yang relevan dapat digunakan untuk memotret kondisi sosial ekonomi seseorang secara lebih komprehensif.

Di atas kertas, pendekatan ini menjanjikan akurasi yang lebih baik. Negara tidak lagi hanya melihat warga berdasarkan formulir yang diisi, melainkan melalui rekam data yang saling terhubung.

Bagi Surabaya, langkah ini sejalan dengan upaya membangun pemerintahan berbasis data yang selama beberapa tahun terakhir terus diperkuat. Infrastruktur internet yang telah menjangkau hampir seluruh RW serta keberadaan lebih dari 12 ribu agen pendamping menunjukkan bahwa kota ini tidak sekadar mengejar digitalisasi simbolik, tetapi juga berusaha membangun ekosistem pendukungnya.

Jika berhasil, Perlinsos Digital dapat menjadi fondasi penting bagi kebijakan kesejahteraan yang lebih presisi. Bantuan tidak lagi sekadar disalurkan kepada kelompok tertentu secara umum, melainkan kepada individu yang benar-benar membutuhkan berdasarkan kondisi terkini.

Jurang digital

Meski demikian, digitalisasi bukanlah obat mujarab yang otomatis menyelesaikan semua persoalan.

Salah satu tantangan terbesar justru muncul dari fakta bahwa kelompok penerima bantuan sosial sering kali merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kesenjangan digital. Lansia, warga berpendidikan rendah, penyandang disabilitas, maupun masyarakat yang tidak memiliki perangkat memadai berpotensi mengalami hambatan dalam mengakses sistem baru.

Karena itu, keputusan Surabaya menyiapkan lebih dari 12 ribu agen pendamping menjadi aspek yang sangat penting. Digitalisasi layanan publik tidak boleh berubah menjadi digitalisasi hambatan.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa transformasi digital yang berhasil selalu menggabungkan teknologi dengan sentuhan manusia. Sistem boleh canggih, tetapi pendampingan tetap diperlukan agar tidak ada warga yang tertinggal.

Tantangan berikutnya adalah kualitas data. Data digital sering dianggap objektif, padahal kualitasnya sangat bergantung pada proses pengumpulan dan pembaruan. Kesalahan pencatatan kepemilikan aset, perubahan status pekerjaan yang belum tercatat, atau data keluarga yang belum diperbarui dapat menghasilkan keputusan yang tidak akurat.

Di sinilah pentingnya mekanisme sanggah yang telah disiapkan dalam Perlinsos Digital. Kehadiran ruang koreksi menunjukkan bahwa negara menyadari data bukan sesuatu yang sempurna. Sistem harus tetap memberi kesempatan kepada warga untuk menjelaskan kondisi sebenarnya.

Surabaya perlu memastikan proses sanggah berjalan mudah, cepat, dan tidak membebani masyarakat. Jangan sampai warga miskin harus menghadapi birokrasi yang rumit hanya untuk membuktikan bahwa mereka memang layak menerima bantuan.

Di sisi lain, keamanan data juga menjadi isu yang tidak boleh diabaikan. Ketika semakin banyak data warga terhubung dalam satu sistem, maka tanggung jawab melindungi privasi masyarakat juga semakin besar. Kepercayaan publik hanya akan tumbuh apabila pemerintah mampu menjamin bahwa data tersebut digunakan secara aman, terbatas, dan sesuai tujuan pelayanan.

Keadilan baru

Hal yang menarik dari Perlinsos Digital bukan semata-mata penggunaan teknologi, melainkan upayanya membangun definisi baru tentang keadilan sosial.

Selama ini, perdebatan mengenai bantuan sosial sering berhenti pada siapa yang menerima dan siapa yang tidak menerima. Padahal, substansi yang lebih penting adalah bagaimana negara memastikan keputusan tersebut diambil secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketika sistem mampu menjelaskan alasan seseorang dinilai layak atau tidak layak berdasarkan data yang terverifikasi, ruang spekulasi dan konflik sosial dapat berkurang. Kepercayaan masyarakat terhadap program perlindungan sosial pun berpotensi meningkat.

Namun, keadilan digital tidak cukup hanya dengan algoritma dan integrasi data. Keadilan juga menuntut adanya pengawasan, akuntabilitas, serta evaluasi berkala terhadap sistem yang digunakan. Teknologi harus menjadi alat untuk memperkuat empati negara, bukan menggantikannya.

Bagi Surabaya, status sebagai daerah percontohan menghadirkan tanggung jawab yang lebih besar daripada sekadar menjalankan program. Kota ini memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa transformasi digital dapat berjalan berdampingan dengan prinsip inklusivitas dan perlindungan kelompok rentan.

Keberhasilan Perlinsos Digital nantinya tidak diukur dari berapa banyak data yang terhubung atau seberapa canggih sistem yang dibangun. Ukuran sebenarnya adalah apakah seorang lansia yang hidup sendiri, seorang pekerja informal yang kehilangan penghasilan, atau keluarga rentan yang selama ini luput dari perhatian akhirnya dapat memperoleh haknya dengan lebih mudah.

Di tengah meningkatnya tuntutan efisiensi pemerintahan, Surabaya sedang menguji sebuah gagasan besar bahwa teknologi dapat menjadi jembatan menuju keadilan sosial yang lebih akurat. Tantangannya bukan hanya membangun sistem yang pintar, melainkan memastikan sistem itu tetap berpihak kepada manusia.

Sebab di balik jutaan data yang bergerak di layar komputer, selalu ada kehidupan nyata yang menunggu untuk dilindungi. Dan di situlah keberhasilan Perlinsos Digital sesungguhnya akan diuji.