Bupati Kediri minta mobil desa siaga saat Pemilu 2024

Kediri (ANTARA) - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meminta agar mobil siaga yang ada di setiap desa wilayah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, disiagakan untuk membantu mengantarkan petugas penyelenggara pemilu yang kelelahan dan segera memerlukan penanganan medis saat Pemilu 2024 berlangsung.

"Saya minta tolong dipastikan saat tahapan pemilu, terutama hari 'H' (pelaksanaan pemberian suara), mobil siaga yang ada di desa itu disiagakan untuk mengantarkan petugas yang kelelahan," katanya di Kediri, Kamis.

Bupati dalam rapat koordinasi lintas sektoral, Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024 di Convention Hall, kawasan Simpang Lima Gumul (SLG) Kabupaten Kediri itu tidak ingin saat pemilu berlangsung ada petugas yang sakit dan tidak segera tertangani.

Pihaknya sudah melakukan evaluasi dari pelaksanaan Pemilu 2019, banyak petugas penyelenggara pemilu yang jatuh sakit bahkan sampai meninggal karena kelelahan harus bekerja secara maraton.

Dirinya berharap kejadian itu terulang kembali. Terlebih lagi, saat Pemilu 2024, kegiatan Pemilu baik untuk Pemilihan Presiden maupun Pemilihan Legislatif (Pileg) dilaksanakan serentak pada 14 Februari.

"Saya minta segera diimbau kepala desa untuk mewajibkan pada hari itu (hari H) mobil siaga tidak boleh digunakan selain membantu (mensukseskan) Pemilu 2024," kata dia.

Bupati juga meminta kepada aparat kepolisian yang bertugas mengamankan pelaksana Pemilu 2024, petugas dari KPU maupun Bawaslu Kabupaten Kediri juga tetap menjaga kondisi kesehatan menghadapi Pemilu serentak 2024.

Terkait dengan keamanan Pemilu 2024, Bupati meminta kepolisian dapat memetakan wilayah di Kabupaten Kediri yang dinilai rawan konflik, sehingga nantinya pelaksanaan pemilu dapat berjalan lancar dan damai.

Sementara itu, Kapolres Kediri AKBP Agung Setyo Nugroho mengatakan pada Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024, jumlah petugas yang diterjunkan sebanyak 8.516 personel.

Ia menambahkan, secara umum, kerawanan TPS untuk wilayah Kabupaten Kediri masuk kategori kurang rawan atau aman. Secara keseluruhan terdapat 3.903 TPS di wilayah hukum Polres Kediri masuk kategori kurang rawan.

"Sebelum pelaksanaan operasi, kepolisian telah melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan sebagai cooling system untuk mengantisipasi perpecahan dan potensi konflik," tutur Kapolres.

Kegiatan rapat koordinasi itu selain dari pemerintah daerah, juga diikuti dari Polres Kediri, KPU, Bawaslu dan perwakilan dari partai politik peserta pemilu di Kabupaten Kediri.