Surabaya (ANTARA) - Komisi D DPRD Kota Surabaya Jawa Timur yang membidangi masalah Kesehatan menyatakan warga saat ini membutuhkan pelayananan radiologi dengan menggunakan fasiltas BPJS Kesehatan di RSUD Soewandhie Surabaya.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah di Surabaya Kamis mengatakan hanya saja layanan radiologi dengan menggunakan BPJS Kesehatan di rumah sakit tersebut saat belum bisa melayani pasien.
"Adanya alat radioterapi ini sebagai ikhtiar Pemkot Surabaya dalam memberikan atau memenuhi layanan, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yakni layanan kesehatan," katanya.
Khusnul menjelaskan, sebenarnya izin dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah turun, tinggal kemudian dari BPJS menilai klaimnya yang belum turun.
"Kami berharap sebenarnya bisa loh paralel. Misalnya dengan Bapeten, kemudian Kemenkes, BPJS terkait alat itu sehingga kemudian tidak menunggu lama," kata Khusnul.
Direktut Utama RSUD Soewandhie dr Billy Daniel Messakh mengatakan, pihak BPJS Kesehatan telah menjelaskan bahwa apabila ada tambahan jenis pelayanan yang bersifat spesialis, maka harus ada kerja sama baru.
Baca juga: Ketua DPRD: Membangun Surabaya diperlukan peran banyak pihak
"Pada 2 September kami sudah mengajukan ke pihak BPJS. Dari BPJS Surabaya sudah turun ke Soewandhie untuk melihat. Terus rekomendasinya sudah keluar, sangat direkomendasikan untuk pelayanannya. Dari situ dikirim ke BPJS pusat oleh BPJS daerah Surabaya. Nah sekarang yang kami tunggu dari BPJS pusat yang mengeluarkan," kata Billy.
Billy mengharapkan nilai klaim segera turun karena masyarakat sangat membutuhkan pelayanan radioterapi, sedangkan saat ini harus mengantre 8-10 bulan di RSUD dr Soetomo.
Bahkan terkadang mereka (pasien) harus dikirim ke Sidoarjo.
Ia juga membeberkan bahwa sempat mendapat pesan WhatsApp dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berisi aduan warga Surabaya tentang masalah ini.
"Tapi sudah ada kabar dari BPJS, kelihatannya dalam waktu dekat ini sudah akan keluar izinnya. Jadi begitu izin keluar, BPJS bisa dipakai," kata Billy.
Dengan adanya fasilitas BPJS pada layanan radiologi, tentu juga akan berpengaruh terhadap produktivitas alat.
Billy mengungkapkan, jika alat digunakan hanya untuk pasien umum, sangat sedikit pasien dan penggunaan alatnya. Bahkan yang datang untuk menggunakan layanan ini saat ini baru 3-4 orang. Sedangkan alat tersebut bisa beroperasi hingga 45 pasien dalam sehari.
"Karena mahal, satu kali radioterapi itu paketnya Rp75 juta. Kalau untuk kanker serviks Rp125 juta. Nah karena mahal itu masyarakat jadi mundur. Mereka mintanya BPJS. Jadi alat-alat itu akhirnya nganggur kalau tidak ada pasien," katanya.
