Surabaya (ANTARA) - Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Yona Bagus Widyatmoko mendorong keterlibatan RT/RW dalam pelaksanaan survei program Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Saat kami melakukan reses beberapa waktu lalu, kami menemukan fakta mayoritas RT dan RW belum memahami secara utuh program DTSEN. Sehingga, kami mendorong Pemkot Surabaya membuat surat pemberitahuan resmi kepada seluruh ketua RT dan RW agar informasi terkait DTSEN sampai ke warga," katanya saat dikonfirmasi di Surabaya, Kamis.
Ia mengatakan, secara hitung-hitungan kalau melibatkan 1.360 RW dan 9.149 ketua RT di Surabaya ini maka akan menjadi dahsyat.
"Petugas RT/RW tersebut menyampaikan kepada warganya apakah warganya sudah masuk dalam survei DTSEN apa belum," katanya.
Ia mengatakan, Surabaya menjadi percontohan program DTSEN tersebut sehingga masyarakat juga bisa memanfaatkan saluran seperti platform surabaya.go.id sebagai upaya jemput bola agar warga bisa melakukan konfirmasi mandiri secara mudah.
"Saya berharap aplikasi ini menjadi boosting atau pendorong agar pendataan selesai lebih cepat dari rata-rata harian sebelumnya," katanya.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Eddy Christijanto menjelaskan saat ini tercatat masih ada sekitar 181.867 Kartu Keluarga (KK) atau sekitar 506.678 jiwa yang belum terdata saat dilakukan survei oleh petugas.
"Pelaksanaan survei melibatkan 5.000 ASN Pemkot Surabaya telah berlangsung sejak Oktober 2025. Namun, terdapat sekitar 17 persen warga yang belum terdata karena berbagai faktor, mulai dari migrasi penduduk, anggota keluarga yang tidak bisa ditemui hingga penolakan di kawasan perumahan elit," katanya.
