BAKN DPR telaah LHP BPK terkait PMN

Surabaya (ANTARA) - Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya menyatakan kunjungan ke sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka penelaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terkait Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Untuk memastikan perolehan PMN pada perusahaan BUMN telah memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat," kaya Wahyu melalui keterangan resmi yang diterima di Surabaya, Kamis.

Beberapa perusahaan BUMN yang dikunjungi, seperti PT Perkebunan Nusantara III (Persero), PT Permodalan Nasional Madani dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

Dia menjelaskan saat kunjungan itu dibuka dengan pemaparan soal realisasi pelaksanaan program yang sudah dilaksanakan.

"Kemudian program yang akan dilakukan terkait kebijakan pemberian dan pengelolaan Penyertaan Modal Negara kepada BUMN," ujarnya.

Kunjungan BAKN DPR RI juga dihadiri oleh Direktur Produksi dan Pengembangan PT Perkebunan Nusantara III Mahmudi, Direktur Hubungan dan Kelembagaan PT Perkebunan Nusantara III Muhammad Arifin Firdaus, beserta jajaran Direktur Anak Perusahaan PT Perkebunan Nusantara. Kemudian juga ada Direktur PT Perkebunan Nusantara XI Tulus Panduwidjaja.

Diketahui, dari dana PMN yang diterima oleh PTPN XI telah berhasil diserap secara maksimal, yakni 100 persen. 

Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diperoleh PTPN III (Persero) secara umum dan PTPN XI secara khusus mampu membawa manfaat pada peningkatan produksi melalui revitalisasi kapasitas pabrik dan hilirisasi produk berbasis tebu.(*)