SBMI: Moratorium Bukan Solusi Tepat Lindungi TKI

Jember - Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jember, Ahmad Mufti, mengatakan bahwa moratorium atau penghentian sementara pengiriman buruh migran ke Malaysia dan Arab Saudi bukan solusi terbaik untuk melindungi TKI. "Moratorium bukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan buruh migran yang selama ini belum mendapatkan hak perlindungan yang optimal dari pemerintah dan sering mengalami kekerasan," tuturnya di Jember, Jatim, Sabtu. Pemerintah memutuskan untuk memberlakukan moratorium penempatan TKI nonformal ke Arab Saudi yang berlaku efektif mulai 1 Agustus 2011 hingga MoU Indonesia-Arab Saudi untuk perlindungan TKI ditandatangani. Sedangkan moratorium TKI ke Malaysia diterapkan sejak Juni 2009, dan baru dibuka kembali pengiriman buruh migran ke negara tersebut pada 28 September 2011. Menurut dia, penerapan moratorium ke Arab Saudi dan Malaysia dapat berdampak pada peningkatan jumlah buruh migran ilegal yang ingin bekerja di dua negara tersebut. "Saya khawatir, penerapan moratorium itu berdampak buruk bagi calon TKI karena pemerintah tidak menyediakan lapangan kerja yang cukup di Indonesia," ucapnya. Ia menjelaskan pemerintah seharusnya membuat sistem pelayanan, pengawasan, dan perlindungan TKI yang baik dengan sejumlah pihak yang berkompeten untuk menangani masalah buruh migran seperti Kementerian Luar Negeri, KBRI dan pemerintah Arab Saudi atau Malaysia. "Perlu adanya sistem pelayanan dan perlindungan TKI yang baik untuk melakukan kerja sama, dan bukan sekedar moratorium saja yang harus dilakukan pemerintah," tegasnya. Persoalan yang dihadapi buruh migran, lanjut dia, cukup kompleks, sehingga perlu penanganan yang serius dari pemerintah dan sejumlah pihak yang berkompeten seperti PPTKIS yang memberangkatkan TKI ke luar negeri. "Saya berharap pemerintah menindaklanjuti persoalan TKI dengan serius karena kasus kekerasan yang dialami buruh migran terjadi setiap tahun dan jumlahnya terus meningkat," katanya, menambahkan. Ia mengemukakan Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah kantong TKI di Jawa Timur dan kasus kekerasan selalu dialami oleh "pahlawan devisa" tersebut.