Surabaya (ANTARA) - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun 2023 mengalami rasionalisasi lantaran capaian pendapatan asli daerah (PAD) khususnya dari sektor pajak tidak memenuhi target.
"PAD dari sektor pajak turun semua, baik itu PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame," kata anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya M Machmud, di Surabaya, Kamis.
Oleh karena itu, kata dia lagi, Banggar DPRD Surabaya dan Tim Anggaran Pemkot Surabaya saat membahas Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Surabaya 2023 menetapkan target PAD dari pajak diturunkan dari Rp5,1 triliun pada APBD murni 2023 menjadi Rp4,8 triliun.
Machmud menyebutkan, tidak tercapainya target PAD khususnya dari sektor pajak tersebut, membuat APBD Surabaya 2023 terkoreksi dari sebelumnya sebesar Rp11,3 triliun menjadi Rp10,7 triliun.
"Anggaran terbesar di belanja barang dan jasa dipangkas. Pemangkasan anggaran paling besar di belanja barang dan jasa sebesar dari Rp5,4 triliun menjadi Rp5,3 triliun, pengurangan Rp144 miliar," ujarnya lagi.
Pada sisi lain, kata dia pula, kondisi di lapangan masih banyak ditemukan pembangunan reklame-reklame berukuran besar yang tentunya hal itu bisa menopang perolehan PAD Surabaya dari sektor pajak reklame.
Ia mencontohkan seperti halnya yang terjadi di kawasan Jalan Mayjend Yono Koeswoyo yang banyak dipenuhi reklame-reklame berukuran besar seperti baliho hingga videotron.
"Banyaknya reklame tersebut merupakan potensi pendapatan dari sektor pajak," kata anggota Komisi A DPRD Surabaya ini pula.
Rasionalisasi terhadap APBD Surabaya 2023 juga berdampak pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Surabaya 2024 yang terkoreksi menjadi Rp10,8 triliun dari APBD Surabaya 2023 sebesar Rp11,2 triliun.
"Sebenarnya untuk kota sebesar Surabaya idealnya lebih besar dari itu. Namun kami sesuaikan pendapatan dengan belanja. Kami seimbangkan antara pendapatan dan belanja," kata Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono.
Menurut Adi, untuk menambah PAD Surabaya, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkot Surabaya didorong agar lebih kreatif dalam menggali sumber pendapatan dari sektor pajak maupun retribusi.
