Pemprov Jatim (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak anggota Pramuka untuk menguatkan karakter manusia melalui nilai Pancasila dalam setiap gerakan kepanduan.
"Ini penting, ciri khas gerakan pandu Pramuka Indonesia terletak pada penanaman nilai Pancasila di dalamnya," katanya saat apel besar peringatan Hari Pramuka ke-63 di halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin.
Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Gerakan Pramuka Kwarda Provinsi Jatim itu mengungkapkan kepanduan Pramuka membangun kemandirian, karakter dan persatuan.
"Tapi untuk kita, nilai dasar Pramuka dari Lord Baden-Powell ini ditambah dengan karakter Manusia Pancasila," ujarnya.
Khofifah menandaskan, selain mandiri, berkarakter dan kesetiakawanan sosial, yang harus dipastikan di setiap diri manusia Indonesia adalah Pancasilais.
"Maka di samping Salam Pramuka, saya juga gaungkan Salam Pancasila," ucapnya.
Mantan Menteri Sosial RI itu menekankan harus ada revolusi mental yang digalakkan melalui Pramuka. Sehingga pendekatan aktif dan produktif harus dilakukan oleh gugus-gugus depan Pramuka serta kwartir di seluruh tingkat.
Khofifah juga mengingatkan bahwa salah satu tujuan Pramuka Indonesia adalah untuk melatih skill membangun bangsa sejak pertama didirikan.
"Meski baru diresmikan pada 1961, semangatnya telah ada saat Mangkunegara VII membentuk organisasi kepanduan pertama Indonesia dengan nama Javaansche Padvinder Organisatie pada 1916," ujarnya.
Khofifah menjelaskan Pramuka yang kini menginjak usia 62 tahun semakin mendewasakan seluruh peran serta dedikasi dan pengabdian untuk Indonesia. Terlebih gerakan pendidikan non-formal Pramuka menjadi bagian pengabdian untuk menjaga dedikasi terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.
"Pramuka secara institusional jangan dibawa ke area politik praktis jelang Pesta Demokrasi 2024. Kalau secara personal silakan gunakan hak politiknya," tutur dia.
Gubernur Khofifah ajak Pramuka kuatkan karakter manusia Pancasila
Senin, 14 Agustus 2023 17:05 WIB
Pramuka secara institusional jangan dibawa ke area politik praktis jelang Pesta Demokrasi 2024