Menteri Bermasalah dengan "Keluarga" Bakal Digusur?

Oleh Arnaz Ferial Firman Jakarta - Pada bulan Oktober 2010, dua pemimpin partai politik terkemuka bertemu di Jakarta untuk membahas kemungkinan terjadinya perombakan Kabinet Indonesia Bersatu jilid kedua, yakni Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang juga merupakan Presidern dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Aburizal Bakrie. Ternyata hasil pertemuan itu tidak menghasilkan hal yang konkret atau jelas, padahal banyak kalangan yang memperkirakan bakal terjadi pergantian menteri pada saat kabinet berusia satu tahun. Akhirnya isu "reshuffle" ini meredup. Isu perombakan Kabinet Indonesia Bersatu jilid kedua berhembus kencang lagi mulai bulan September 2011 hingga menjelang terjadinya peristiwa penting itu. Banyak spekulasi mulai dari para pengamat, politisi, hingga orang awam. Direktur Indo Barometer Muhammad Qodari di Jakarta pada hari Sabtu(24/9) melontarkan perkiraannya bahwa ada sekitar sembilan menteri yang bakal diganti, dengan berbagai alasan mulai dari alasan kesehatan, kinerja hingga hubungannya dengan Presiden Yudhoyono. Muhammad Qodari kemudian memberi contoh bahwa Menteri BUMN Mustafa Abubakar bisa diganti karena baru saja dirawat di Jakarta serta Singapura. Kemudian Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto juga disebut-sebut menderita penyakit jantung sehingga bisa saja terkena arus perombakan. Kalau memang ada menteri-menteri yang tergusur karena kesehatannya yang bermasalah maka mungkin orang tidak akan banyak yang mempermasalahkannya atau mempertanyakannya. Namun pertanyaan yang bisa timbul adalah bagaimana menteri- menteri yang lainnya? Seorang menteri baru-baru ini" diributkan " karena istrinya mengajukan gugatan cerai, walaupun menteri itu menyangkal adanya gugatan itu. Kemudian ada juga beberapa menteri yang sejumlah bawahannya diseret ke pengadilan karena diduga terlibat kasus korupsi miliaran rupiah yang juga membawa-bawa nama menteri itu. Selama ini Yudhoyono praktis tidak pernah berkomentar tentang isu perombakan . Namun ketika berada di Jambi pada hari Kamis(22/9) untuk membuka Musyawarah Nasional Persatuan Tarbiyah Islamiyah, akhirnya sang Kepala Negara mau juga berkomentar. " Saya mesti mengatakan sekarang saatnya yang tepat melakukan penataan kembali atas kabinet yang saya pimpin karena saya ingin tiga tahun mendatang memiliki kinerja yang baik," katanya dengan nada yang amat jelas. Presiden juga mengatakan pengumuman perombakan kabinet itu diharapkan sudah bisa dilakukan sebelum tanggal 20 Oktober mendatang, saat kabinet ini berusia dua tahun. Sementara itu, Staf Khusus Kepresidenan Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga yang ikut mendampingi Yudhoyono ke Jambi mengatakan hingga saat ini masalah "reshuffle" ini baru dibicarakan secara terbatas antara Yudhoyono dengan Wakil Presiden Boediono. "Namun saya kira pada pekan-pekan mendatang sudah akan ada pertemuan-pertemuan dengan partai- partai politik," kata Daniel Sparingga. Dengan memperhatikan ucapan Kepala Negara dan Daniel Sparingga ini, maka masyarakat tentu ingin mengetahui kapan dan dengan siapa saja Yudhoyono akan berunding terutama para ketua umum parpol- parpol besar. Calon tergusur Beberapa pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sedang diperiksa di meja hijau dan salah satu isu penting adalah adanya "uang paket Lebaran" bagi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Walaupun Muhaimin --yang juga merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB-- membantah, tetap saja menjadi bahan pembicaraan yang hangat di kalangan masyarakat. Sementara itu, mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga , Wafid Muharram masih dalam proses berhadapan dengan hakim-hakim karena dicurigai ikut terlibat dalam kasus pembangunan wisma atlet South East Asia (SEA Games) di Jakabaring, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Akhirnya nama Menpora Andi Mallarangeng yang juga merupakan tokoh Partai Demokrat terbawa-bawa. Jika nama Muhaimin dan Andi terkait dengan masalah dugaan korupsi, maka masyarakat ingin mengetahui pula bagaimana tentang kasus gugatan istri sang menteri terhadap suaminya itu yang berasal dari sebuah partai politik berazaskan agama Islam. Pada masa lalu, masyarakat mengenal bahwa ada Peraturan Pemerintah atau PP 10 yang melarang pejabat negara, pegawai negeri sipil, TNI dan Polri untuk memiliki istri lebih dari satu orang. Namun peraturan pemerintah itu sudah dicabut, sehingga tidak jelas bagi orang awam apakah pejabat negara, PNS atau prajurit TNI dan Polri masih tetap dilarang memiliki dua istri atau bahkan lebih, ataukah sudah" bebas merdeka" dalam urusan pasangan hidup berkeluarga itu? Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono dilantik pada bulan Oktober 2009 dan karena sekarang mereka sudah memerintah selama dua tahun, maka berarti kekuasaanya tinggal tiga tahun lagi yakni hingga Oktober 2014. Karena sekarang presiden dan wapres hanya boleh memangku jabatan ini maksimal dua periode maka berarti ini adalah periode yang terakhir bagi Yudhoyono. Jika ini masa jabatan terakhir maka rakyat tentu ingin menyaksikan dan merasakan ada hal-hal yang positif dan konkret selama masa pemerintahan SBY selama dua periode ini. Apabila Yudhoyono mampu memimpin kabinetnya secara maksimal selama tiga tahun mendatang, maka tentu mantan menteri pertambangan dan energi ini akan dikenang sebagai presiden yang sudah memberikan yang terbaik bagi rakyatnya yang jumlahnya sudah sekitar 220 juta jiwa ini. Namun sebaliknya kalau "reshuffle" ini tidak menghasilkan hal positif apa pun juga bagi rakyat Indonesia , maka sikap ataupun perasaan masyarakat terhadap SBY ini sudah bisa ditebak apalagi terhadap Partai Demokrat yang kelahirannya dibidani purnawirawan TNI-AD ini.