Madura Raya (ANTARA) - Rapat koordinasi perwakilan petani garam di Pulau Madura mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mengusulkan agar pemerintah membentuk lembaga buffer stock yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perum.
"Sebab jika lembaga ini dibentuk, maka nantinya berperan menjaga ketersediaan stok nasional garam bahan baku dan menjaga stabilitas harga," kata Ketua Forum Petani Garam Madura (FPGM) Ubaid di Pamekasan, Selasa.
Selain mengusulkan pembentukan lembaga penyanggah stok garam sebagai upaya menjaga ketersediaan garam, rapat koordinasi perwakilan petani garam se-Madura itu juga mengusulkan agar pemerintah melalui kementerian terkait menerapkan Harga Pokok Pembelian (HPP) garam guna menjaga harga garam stabil.
Ubaid menjelaskan selama ini harga jual garam rakyat pada setiap musim panen garam cenderung fluktuatif. Sebelumnya, kata dia, harga beli garam rakyat mencapai Rp5 ribu per kilogram, namun pada musim panen kali anjlok menjadi Rp1.500 per kilogram.
"Hemat kami, jika pemerintah menetapkan HPP pembelian garam, maka harga beli garam rakyat akan stabil. Karena itu usulan agar pemerintah segera menetapkan HPP juga merupakan bagian dari isi surat yang akan segera kami kirim ke Presiden agar menjadi pertimbangan," katanya.
Forum rapat petani garam ini juga menyatakan mendukung kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.
Prepres ini, kata Ubaid, perlu percepatan realisasi dalam pemberdayaan dan pengembangan sentra garam rakyat menuju hilirisasi yang diikuti oleh kebijakan importasi garam yang hanya diperuntukkan untuk kebutuhan garam industri dan farmasi dengan kebutuhan tidak lebih dari 2 juta ton per tahun.
