Madura Raya (ANTARA) - Para petani garam yang tergabung dalam organisasi Forum Petani Garam Madura (FPGM) mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia dan mengharapkan pemerintah bisa membantu petani dalam menangani masalah garam pada musim produksi garam tahun ini.
"Persoalan mendasar yang dihadapi petani garam di Pulau Madura saat ini adalah produksi yang melimpah dan masih banyak garam petani yang belum terserap," kata Ketua FPGM Haji Ubaid di Pamekasan, Jawa Timur, Senin malam.
Stok garam petani melimpah, karena produksi garam juga melimpah akibat kemarau panjang. Sedangkan serapan garam oleh pabrikan pengolah garam (procesor) mulai dibatasi karena gudang stok penuh.
Di satu sisi, harga jual garam rakyat pada musim produksi garam tahun ini murah, yakni Rp800 per kilogram, lebih murah dari biaya pokok produksi yang mencapai Rp830 per kilogram.
"Jadi, selain banyak yang tidak terserap, dari sisi biaya produksi petani garam saat ini belum bisa menikmati keuntungan," katanya.
Karena itu, kata Ubai, pihaknya berharap pemerintah bisa turun tangan untuk mengatasi persoalan garam petani tersebut dengan mencari solusi yang tepat agar hasil produksi garam rakyat tahun ini yang melimpah tidak sampai menumpuk tidak terserap pasar.
Jika banyak garam rakyat yang tidak terserap, maka dampaknya akan membuat harga semakin turun semakin menjauhi biaya pokok produksi.
"Ini ancaman nyata bagi nasib petani garam. Maka harapan kami, setidaknya sebagai pemangku kebijakan bisa secepatnya memediasi komunikasi intensif dengan stakeholder terkait sebelum nasib petani garam benar-benar terpuruk, " katanya.
Terkait hal ini, Ketua FPGM Haji Ubaid menyatakan akan segera mengirim surat kepada Presiden RI untuk membantu mengatasi persoalan petani garam tersebut.
Ketua Paguyuban Petani Garam Rakyat Sumenep (PERRAS) Hasan Basri juga mengakui, kondisi sulit yang kini dihadapi petani garam, termasuk di Kabupaten Sumenep.
Ia mengatakan, menghadapi situasi seperti sekarang ini, sebagai sesama produsen garam bahan baku lokal, PT Garam yang merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) industri garam seyogyanya duduk bersama dengan petani garam mencari solusi alternatif untuk distribusi penjualan.
PT Garam diharapkan tidak berjalan sendiri tetapi dapat bersinergi dengan lingkungan ekosistem usahanya seperti petani garam.
"Yang terjadi dan yang kami rasakan saat ini, perusahaan milik negara ini belum bisa sejalan dengan petani garam, karena PT Garam memang memiliki lahan sendiri, " katanya.
Sementara itu, Wakil Sekjen Komisi Garam Pamekasan (KGP) Hamdan Kurniawan menyatakan ke depan ancaman bagi petani garam tidak hanya menumpuknya stok garam rakyat yang tidak terserap pasar, akan tetapi juga harga jual garam.
Tumbuhnya investasi garam industri dengan kualitas bagus (high grade) yang pabriknya dibangun di sekitar kawasan sentra-sentra produksi garam rakyat, akan menjadi ancaman tersendiri.
"Walaupun masuknya investasi dengan kecanggihan teknologi merupakan sebuah keniscayaan, namun bila pemerintah tidak memproteksi nasib petani garam sebagai bagian dari anak-anak bangsa dengan regulasi yang berkeadilan, maka bersiaplah petani garam untuk gulung tikar dan sentra-sentra produksi garam rakyat akan beralih fungsi," katanya.
Kecuali, kata dia, pemerintah dengan bijak menggiring masuknya investasi garam industri dimaksud terintegrasi dengan sentra produksi garam rakyat," katanya, menambahkan.
Sebagaimana Ketua FKPM Haji Ubaid, Hamdan juga meminta pemerintah turun tangan untuk mengatasi persoalan garam yang telah dihadapi petani garam di wilayah itu.*
