Ponorogo (ANTARA) - Komisi B DPRD Ponorogo, Jawa Timur, Senin memanggil PT Pertamina berikut jejaring distribusi elpiji bersubsidi di wilayah tersebut membahas kelangkaan bahan bakar gas dalam kemasan tabung tiga kilogram atau elpiji melon, beberapa pekan terakhir.
Dalam rapat dengar pendapat itu, anggota dewan di Komisi B ingin tahu detail permasalahan dalam rantai distribusi elpiji ukuran tiga kilogram yang sempat "langka" sehingga warga sulit mendapat bahan bakar gas bersubsidi tersebut.
"Tujuan kami dari komisi B ini agar permasalahan terkait elpiji tiga kilogram ini bisa segera teratasi," kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Ponorogo Ribut Riyanto.
Ada beberapa hal yang kemudian disimpulkan dalam RDP tersebut. Salah satunya terkait penyaluran yang tidak tepat, atau penggunaan untuk kepentingan usaha bahkan industri dan pekerjaan di lingkungan proyek serta peternakan.
Padahal, kuota elpiji subsidi sudah disesuaikan data jumlah sasaran pengguna bahan bakar gas ukuran tiga kilogram tersebut.
"Masih ditemukan adanya penyalahgunaan elpiji tiga kilogram dan sekaligus kami sampaikan agar tidak menggunakan gas bersubsidi," katanya.
Selain itu, Pertamina selaku produsen elpiji melon telah menyepakati adanya penambahan gas bersubsidi sebanyak 32 ribu tabung.
Jumlah tersebut sebagai salah satu cara agar tidak terjadi Kelangkaan Gas bersubsidi di masyarakat.
"Tadi sudah didrop sebanyak 32 ribu tabung. Nanti akan kami observasi selama sepekan apakah masih terjadi kelangkaan atau tidak," katanya.
Menanggapi di forum RDP itu, Sales Branch Manager Pertamina VI Rayon Kediri, M. Salman menambahkan, 32 ribu tambahan tabung tersebut akan didistribusikan kepada 751 pangkalan yang ada di Ponorogo.
"Per tiga hari sudah menambahkan ekstra droping sekitar 32 ribu tabung, untuk meredam gejolak di masyarakat," katanya.
Salman menambahkan, pihaknya akan melakukan monitoring berkelanjutan agar kejadian penyalahgunaan elpiji tiga kilogram tidak terjadi dan bisa tepat sasaran.
Selain itu, pihaknya juga memecah jumlah pangkalan saat ini agar adanya pemerataan di setiap daerah. "Masih kita kaji, akan kami pecah lagi sehingga masyarakat biasa lebih menjangkau pangkalan," katanya
