Pamekasan (ANTARA) - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Pamekasan meminta agar pemerintah membatalkan kebijakan mencabut subsidi pupuk bagi budi daya tanaman tembakau.
"Sebab selain akan menambah beban biaya produksi, juga kurang menghargai jerih payah petani yang selama ini banyak memberikan sumbangan bagi pendapatan negara di sektor cukai," kata Ketua PCNU Pamekasan Taufik Hasyim di Pamekasan, Jawa Timur, Senin, menyampaikan hasil 'Halaqah Tembakau' antara para petani, pemerintah dan perwakilan pengusaha yang digelar institusi itu.
Permintaan agar pemerintah membatalkan kembali pencabutan subsidi pupuk untuk tanaman tembakau itu merupakan satu dari lima rekomendasi dari hasil kegiatan 'halaqah tembakau' yang digelar PCNU Pamekasan.
Rekomendasi lainnya adalah meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menggolongkan budi daya tembakau sebagai pertanian. Permintaan agar digolongkan sebagai pertanian sebab bisa berdampak terhadap pemberdayaan pembudi daya tembakau yang hampir semuanya adalah petani.
Baca juga: Pemkab Pamekasan ubah BPP tembakau 2023 jadi Rp56.597 per kg
Berikutnya, meminta pemerintah harus memproteksi tata niaga tembakau berjalan adil dan berpihak ke petani dengan dua langkah, yakni pengambilan sampel tembakau harus juga ditimbang dan dibeli, bukan diambil gratis oleh pembeli dan harus diatur dalam regulasi.
Forum itu juga merekomendasikan agar terdapat kemudahan dalam proses penyediaan dan penebusan cukai rokok bagi perusahaan UMKM tanpa ada batasan maksimum. Sebab, selama ini, penyediaan cukai rokok untuk pelaku UMKM rokok masih terbatas.
"Rekomendasi dari kegiatan 'halaqah tembakau' ini telah kami sampaikan ke pihak yang berwenang, termasuk kepada Pemprov Jatim melalui Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak yang waktu itu hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut," katanya.
