Program pemutihan di Jatim serap penerimaan PKB Rp685,37 M

Pemprov Jatim (ANTARA) - Program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) sejak 14 April 2023 telah dimanfaatkan oleh 1.154.823 wajib pajak dengan menyerap penerimaan sebesar Rp685,37 miliar.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menginformasikan program ini akan berakhir pada 14 Juli 2023. 

"Maka yang masih ada tanggungan belum bayar PKB silakan dimanfaatkan," katanya kepada wartawan di Surabaya, Kamis.
 
Mantan Menteri Sosial itu menjelaskan total insentif atau dukungan yang diberikan Pemprov Jatim dari program pemutihan PKB tersebut hingga pukul 14.00 WIB tanggal 13 Juli 2023, sebesar Rp81,6 miliar. 

"Dengan tingginya minat wajib pajak yang memanfaatkan program pemutihan ini, kita dapat surplus penerimaan sebesar Rp593,7 miliar," ujarnya. 

Gubernur perempuan pertama di Jatim itu menilai program pemutihan telah sukses menarik minat masyarakat untuk membayar pajak. 

"Bahkan dari program pemutihan ini juga menambah wajib pajak baru di Jatim. Terlihat dari banyaknya warga yang memanfaatkan bebas bea balik nama untuk mendaftarkan kendaraan sebagai objek pajak Jatim, yang otomatis semakin menambah pendapatan pajak daerah Pemprov Jatim," ucapnya.
 
Gubernur Khofifah menyatakan akan membuka kembali program serupa di 1 Agustus 2023 dalam rangkaian peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia. 

"Program pemutihan rencananya akan kembali kami buka mulai 1 Agustus 2023 sampai dengan hari ulang tahun (HUT) Pemprov Jatim pada bulan Oktober mendatang," katanya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah mengungkapkan bermacam program yang telah dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim dalam memberikan layanan dan kemudahan untuk membayar pajak mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat.
 
Tercermin dari tingginya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap  (Samsat) Induk dan layanan unggulan di wilayah Jatim.

"Data IKM menunjukkan bahwa masyarakat merasa puas terhadap pelayanan pembayaran PPKB. Angkanya mencapai 98,14 persen. Ini tentunya menjadi motivasi kita bersama bahwa layanan yang cepat dan mudah sangat dibutuhkan masyarakat. Maka, kalau bisa, kualitas pelayanan publik lebih ditingkatka lagi," tuturnya.