Surabaya (ANTARA) - Pimpinan DPRD Kota Surabaya meminta kebijakan pemerintah kota (pemkot) setempat memperbaiki Balai Rukun Warga (RW) se-Kota Pahlawan, Jawa Timur, tidak meninggalkan fungsi sosial dan administratif yang berjalan selama ini.
"Kalau bisa jangan sekedar perbaikan saja, tapi juga harus diikuti dengan konsep yang adaptif dengan fungsi sosial dan administratif Balai RW, sebagaimana yang sudah berjalan selama ini," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony di Surabaya, Rabu.
Serta, lanjut dia, fungsi strategis Balai RW sebagai sarana masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi banyak persoalan krusial ke depan.
Menurut Thony, fungsi balai RW adalah pelayanan administrasi, sehingga perlu ada ruang bagi warga untuk mengurus administrasi. Selain itu juga berfungsi untuk ruang posyandu dan kesehatan lansia.
Fungsi Balai RW lainnya, kata dia, sebagai warung koperasi (warkop) atau tempat penjualan produk-produk unggulan masyarakat, sekaligus pada momen tertentu instrumen pengendali stabilitas harga dan stabilitas distribusi bahan-bahan pokok penting di masyarakat.
Begitu juga sebagai tempat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan ruang rapat yang cukup untuk berkumpul 70 sampai 120 orang.
"Ruangan itu juga untuk memfasilitasi RT-RT yang belum punya balai layak. Ketika RT perlu mengundang rapat warganya yang jumlahnya antara 70 sampai 120 KK, maka bisa menggunakan Balai RW itu," ucapnya.
Perlunya usulan dibangun Balai RW dengan prototipe seperti itu, kata dia, karena pengalaman adanya kesulitan untuk mencari tempat penampungan warga yang terkena COVID-19.
Thony mengatakan kondisi ke depan akan banyak dihadapkan pada tantangan-tantangan yang lain dan dipastikan akan memposisikan Balai RW sebagai tempat yang sangat strategis untuk berbagai macam pertahanan sosial, ekonomi, kesehatan, dan lainnya.
"Kami senang, kalau wali kota bisa merespons pikiran-pikiran logis untuk kemajuan masyarakat. Tidak usah melihat dari partai mana usulannya. Bagi saya juga tidak begitu penting. Yang lebih penting masalah di masyarakat selesai," ujarnya.
Baca juga: Ketua PKB Surabaya siapkan strategi raih kursi DPRD Jatim
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Febrina Kusumawati sebelumnya mengatakan pihaknya mengebut perbaikan Balai RW se- Surabaya yang kondisinya memprihatinkan atau rusak.
"Jadi setelah ada perintah dari Pak Wali Kota, kami bersama beberapa dinas dan kecamatan langsung bergerak cepat, kami data dan petakan, lalu perbaiki Balai RW supaya menjadi tempat yang nyaman untuk berdiskusi bersama warga," katanya.
Menurutnya, saat ini di Kota Surabaya ada 1.360 RW dan setelah di data, ada sebanyak 1.182 Balai RW yang harus diintervensi oleh Pemkot Surabaya dan sisanya kondisinya sudah baik.
