Surabaya (ANTARA) - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aida S. Budiman mengukuhkan Doddy Zulverdi sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPWBI) Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Senin.
Melalui pengukuhan ini, Doddy Zulverdi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala KPWBI Provinsi Sumatera Utara secara resmi menggantikan Kepala KPWBI Provinsi Jatim sebelumnya, Budi Hanoto, yang akan menduduki jabatan baru sebagai Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola di Kantor Pusat Bank Indonesia.
"Kami mengapresiasi Budi Hanoto yang secara aktif telah bersinergi bersama Pemerintah Daerah dan mitra kerja utama di Jawa Timur," kata Deputi Gubernur Aida S. Budiman dalam sambutannya.
Berbagai program unggulan di PWBI Jatim seperti pengendalian inflasi melalui inisiasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), digitalisasi pertanian dan hilirisasi pangan, pengembangan UMKM dan ekonomi syariah.
Selain itu, pengaturan operasionalisasi sistem pembayaran tunai dan non-tunai yang berjalan lancar dan efisien, terbukti mampu memperkuat pemulihan ekonomi Jatim serta mendukung program kerja Nawa Bakti Satya Provinsi Jawa Timur.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Aida juga memperkenalkan Doddy Zulverdi yang diharapkan mampu meneruskan tongkat estafet kepemimpinan dan memberikan sumbangsih dan capaian prestasi terbaiknya sebagai wujud kontribusi untuk meningkatkan perekonomian Jatim bahkan nasional.
Hal itu sejalan dengan peran KPW BI Provinsi Jatim sebagai koordinator Kantor Perwakilan BI se-wilayah Jawa.
Capaian kinerja tersebut, lanjut dia, tidak terlepas dari sinergi kuat yang telah terjalin antara KPW BI Jawa Timur dan pemerintah daerah serta seluruh stakeholders terkait lainnya.
"Capaian Jatim dalam pertumbuhan ekonominya yang dilengkapi dengan berbagai prestasi dan predikat atas tata kelola baik, merupakan hal yang patut dibanggakan," ujarnya.
Sebagai salah satu wilayah yang menjadi tumpuan perekonomian nasional, kata dia, Jatim diharapkan dapat terus memperkokoh koordinasi pengendalian inflasi melalui penguatan program pengendalian inflasi khususnya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023 dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Program pengendali inflasi di antaranya meliputi mengupayakan transformasi industri manufaktur bernilai tambah dan terintegrasi, memperkaya diversifikasi sumber pertumbuhan sektor jasa seperti pariwisata, mengakselerasi pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif.
"Juga menjaga kelancaran operasional sistem pembayaran tunai dan nontunai, serta mengembangkan Ekonomi dan Keuangan Digital (EKD) dan ekonomi hijau secara lebih inklusif dan end-to end," kata Aida.
