Madura Raya (ANTARA) - Panitia khusus DPRD Kabupaten Sampang menyampaikan pentingnya pemerintah memfokuskan program pengentasan kemiskinan karena tergolong tinggi.
"Indikator kinerja utama (IKU) pemerintah daerah ditetapkan sebanyak delapan indikator, namun jumlah persentase penduduk miskin tahun 2022 cukup tinggi dibanding dengan 2021 yakni 21,61 persen atau naik 103,4 persen," kata Juru Bicara DPRD Sampang Alan Kaisan di Sampang, Jawa Timur, Kamis.
Ia menjelaskan rekomendasi yang disampaikan oleh lembaga legislatif itu atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2022 pada 3 Mei 2023.
Sementara, pada laporan yang disampaikan ke DPRD Sampang dalam rapat sebelumnya disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,27 persen atau naik 150,57 persen dibanding dengan tahun lalu.
"DPRD Sampang menilai ada data yang tidak sesuai. Pertumbuhan ekonomi, sejatinya selalu berbanding lurus dengan pengentasan kemiskinan. Tapi yang disampaikan dalam laporan tahunan justru sebaliknya," ujar dia.
Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu membuat terobosan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif melalui Dinas Sosial untuk melakukan kajian pengentasan kemiskinan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program kegiatan.
"Program penguatan ekonomi upaya mengurangi kemiskinan hanya berfokus pada pengembangan infrastruktur, sehingga kami merekomendasikan untuk melaksanakan program yang berdampak langsung kepada masyarakat sebagai langkah nyata pengentasan kemiskinan," kata Alan.
Rekomendasi lain yang juga disampaikan DPRD Sampang adalah pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan dan validasi data siswa putus sekolah untuk memastikan antara yang benar-benar putus sekolah dan yang melanjutkan ke pondok pesantren atau sekolah di luar Sampang, karena hal ini berkenaan dengan belum maksimalnya upaya peningkatan indeks pendidikan.
Selain itu dalam rangka monitoring secara serius pada penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik bagi siswa sekolah dasar maupun menengah pertama agar penggunaannya tepat sasaran.
Fokus lain yang juga menjadi perhatian lembaga DPRD adalah persoalan banjir tahunan yang biasa terjadi di Sampang.
Sebab hal itu menunjukkan bahwa Sampang masih mengalami krisis lingkungan. Kurangnya area konservasi tanah dan air, hilangnya area pertanian produktif, hingga kerusakan lingkungan menyebabkan daya dukung lingkungan menurun.
Prioritas paling baik adalah membuat embung yang perlu disampaikan oleh bupati kepada Kementerian agar menyediakan anggaran untuk pembangunan embung terealisasi.
Kemudian, permasalahan kesehatan yaitu program pencegahan penyakit HIV AIDS dan TBC dinilai kurang maksimal bahkan jumlah pengidap semakin banyak.
Perlu deteksi dini agar penderitanya tidak semakin meningkat. Serta program keluarga berencana dianggap kurang maksimal dengan ditandai meningkatnya angka kelahiran bayi sehingga pelaksanaan program kegiatan bidang keluarga berencana perlu dievaluasi efektivitasnya.
Tak hanya urusan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, memasuki tahun politik 2024 maka stabilitas masyarakat perlu mendapatkan perhatian.
Masyarakat mulai mempersiapkan diri menghadapi pesta demokrasi, maka itu Pansus merekomendasikan untuk melakukan program maping potensi konflik baik faktor ideologi maupun dinamika politik yang terjadi di Sampang agar ancaman konflik dapat diantisipasi sejak dini.
"Termasuk regulasi tentang pemilihan kepala desa, DPMD sebagai dinas terkait perlu melakukan pembaruan dan pengkajian kembali terhadap regulasi Pilkades saat ini agar disesuaikan dengan regulasi yang terbaru tentang desa dan pemilihan kepala desa, perlu dengan tegas dan mendetail terkait syarat dan kriteria sehingga tidak ada celah yang menimbulkan perselisihan di kemudian hari," katanya.
Alan menambahkan, DPRD memberikan apresiasi atas keberhasilan kinerja pemerintah daerah terhadap sektor-sektor yang telah mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen LKPj 2022.
Sementara itu Bupati Sampang Slamet Junaidi menyampaikan terima kasih kepada DPRD yang telah membahas, mengkaji serta memberikan rekomendasi.
"Kami akan menindaklanjuti rekomendasi ini demi optimalisasi dan penyempurnaan kinerja pemerintah daerah untuk perencanaan pembangunan ke depan," tutur dia.
