Pemilu 2024, Pemkot Kediri minta Bawaslu adil dalam pengawasan

Kediri (ANTARA) - Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota setempat mengedepankan komunikasi dan adil dalam menjalankan tugasnya mengawasi Pemilu 2024 supaya terhindar dari konflik.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar, Jumat, mengatakan petugas Bawaslu Kota Kediri harus paham terkait aturan secara detail, termasuk mengawasi sosial media di era perkembangan teknologi informasi seperti saat ini.

"Tolong, kawal baik-baik dari awal hingga akhir. Bawaslu diminta untuk adil, maka jalankan dengan seadil-adilnya. Hati-hati juga terkait media sosial. Kalau tidak punya tim IT (teknologi informasi), bentuk sekarang juga," kata Abdullah di Kediri, Jumat.

Dia mengatakan hal itu untuk menghindari terjadinya konflik karena biasanya pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia rawan konflik.

Abdullah juga berharap tingkat partisipasi pemilih di Kota Kediri semakin meningkat dan warga yang apatis terhadap pemilu semakin berkurang. Menurut dia, saat ini masih banyak anak muda yang apatis terhadap politik, sehingga mengedukasi anak muda pun bukan perkara mudah.

"Saya berharap pesta demokrasi mendatang lebih baik dan anak-anak muda yang apatis berkurang. Semoga pemilu dan pilkada ke depan tidak ada kecurangan apa pun," katanya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Kediri Mansur mengatakan pihaknya menggelar sosialisasi netralitas dan integritas penyelenggara pemilu yang diikuti oleh panitia pengawas pemilu (panwaslu) tingkat kecamatan dan kelurahan se-Kota Kediri.

Mansur mengatakan pihaknya akan lebih intensif mengadakan pengawasan pemilu. Namun, untuk bakal calon yang posternya sudah terpasang di beberapa titik wilayah Kota Kediri, Mansur mengatakan Bawaslu belum dapat menindak hal itu.

"Sekarang ini bukan masanya kampanye, tapi masa sosialisasi. Bawaslu memberikan kebebasan selama bukan (menyinggung) SARA dan tidak membahayakan NKRI," ucapnya.

Terkait penetapan calon legislatif, dia mengatakan itu masih akan berlangsung pada November 2023. Oleh karena itu, calon yang melakukan sosialisasi terkait pencalonan dirinya dinilai bukan suatu masalah.

"Kami berkomitmen dan berintegritas. Kami pun berusaha netral. Sebagai Bawaslu, kami melayani peserta pemilu dalam pengawasannya, misalnya melayani konsultasi yang dilarang," ujar Mansur.